Tugas Individu_Mochamad Reva Fauzan Imawan_MB-38-08_1041144052

  1. Rangkuman chapter 8beberapa kandidat prinsip etika yang bisa mengevaluasi kegiatan ecommerce yaitu Golden Rule. Golden Rule itu dapat dideskripsikan sebagai lakukan pada oranglain sebagaimana anda ingin diperlakukan oleh orang lain. Golden Rule terdiri dari univesalism (memikirkan kembali apa yang akan dilakukan pada suatu kasus), slippery slope (apabila sebuah situasi tidak bisa dilakukan berulangkali, makan lebih baik tidak melakukan apapun), collective utilatarian principle (ambil tindakan yang paling menghasilkan nilai terbesar), risk aversion (ambil tindakan yg memiliki risiko terkecil), no free lunch (asumsikan bahwa setiap benda yg berwujud atau tidak itu dimiliki oleh seseorang jadi kita harus meminta izin atau memberi kompensasi), the new your times test (pikirkan kembali apakan tindakan yg dilakukan akan menjadi berita utama di surat kabar), the social contact rule (apakah anda mau tinggal dalam komunitas dimana prinsip yang anda dukung menjadi prinsip organisasi bagi seluruh komunitas). UU ITE mengatur hal-hal sebagai berikut : tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum seperti tanda tangan konvesional, alat butik elektronik diakui sebagai alat bukti, uu ite berlaku untuk seluruh rakyat indonesia.

  2. Studi Kasus UU ITE

Kasus : Nando Irwansyah Ma’ali Hujat perayaan Nyepi di bali

Yang mana pemuta asalah NTB ini menghujat perayaan nyepi, dikarena saat hari itu ada pertandingan bola, karena hari nyepi tidak di perbolehkan nonton, olehh seba itu pemuda tersebut menghujat di akun sosial media milinya.

Unsur perbuatan :

Masuk pada pasal 28 ayat2, menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebenciaan dan permusuhan.

  1. Contohnya seperti mengambil foto dari google untuk dijadikan foto produk yang akan dijual oleh beyondtheparty. Hal ini mungkin akan berdampak pada pelanggaran UU ITE pasal 35 yang berbunyi setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Sanksinya pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Tugas Ecommerce

Ucep Panji Gusliana
1401154241
Mb3808

  1. Resume Chapter 8
    Chapter 8
    Ethical, social, dan political issues in e-commerce
    Privasi dan hak informasi
     Privasi merupakan hak moral setiap individu untuk bergerak sendiri, bebas dari pengawasan, atau gangguan dari individu atau organisasi lain.
     Informasi privasi, berhak untuk dilupakan. Hal ini dimaksudkan, informasi tertentu tidak boleh disimpan sama sekali. Termasuk pula pelacakan perilaku internet, situs social, dan perangkat seluler.
    Merk dagang
     Mengidektifikasi, membedakan barang, dan menunjukkan sumbernya.
     Dengan tujuan untuk memastikan konsumen mendapatkan apa yang dibayar atau diharapkan bias diterima, dan lindungan bagi pemilik dari pembajakan dan penyalahgunaan
    Keamanan dan kesejahteraan masyarakat
     Perlindungan anak dan sentiment kuat terhdap pornografi
     Upaya untuk mengendalikan perjudian dan membatasi perjualan obat-obatan terlarang dan rokok.
    Trade Mark
    • Mengidentifikasi, membedakan barang, dan menunjukkan sumber mereka
    • Tujuan
    – Pastikan konsumen mendapat apa yang dibayar untuk / diharapkan untuk menerima
    – Melindungi pemilik melawan pembajakan dan penyalahgunaan.

• Pelanggaran :
– kebingungan pasar
– itikad buruk

Trade Mark dan Internet :
• Cybersquatting and brand-jacking
Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA) :
• Cyberpiracy

Typosquatting :
• Metatagging
• Keywording
• Linking and deep linking
• Framing
• lingkungan mode campuran
Mobile dan isu privasi berdasarkan lokasi
 Aplikasi smartphone, mamantau dan menyimpan lokasi pengguna
 42% pengguna mengatakan privasi menjadi focus utama
 Privasi pada mobile bekerja dengan membutuhkan informasi konsumen tentang pengumpulan data

Hak cipta
 Merupakan perlindungan atas ide atau karya dari penjiplakan oleh pihak lain dalam periode tertentu

Biaya dan manfaat harus dipertimbangkan dengan cermat, terutama bila tidak ada pedoman hukum atau budaya yang jelas
Isu yang diangkat oleh Internet dan e-commerce dapat dilihat pada tingkat individu, sosial, dan politik
Empat kategori utama masalah:
 Hak informasi
 Hak milik
 Pemerintahan
 Keamanan dan kesejahteraan umum
Konsep umum etika
 Etika
 Tanggung jawab
 Akuntabilitas
 Kewajiban
 Karena proses hukum sudah diketahui dan dipahami
Proses untuk menganalisis dilema etika:
1. Identifikasi dan jelaskan fakta
2. Tentukan konflik atau dilema dan identifikasi nilai orde 3. tinggi yang terlibat
3. Identifikasi para pemangku kepentingan
4. Identifikasi pilihan yang bisa Anda ambil
5. Identifikasi konsekuensi potensial dari pilihan Anda
Candidate Ethical Principles
 Golden Rule
prinsip ini dapat juga disebut dengan toleransi, jangan melakukan suatu hal pada orang lain jika anda tidak ingin diperlakukan yang sama oleh orang lain.Universalism
 Slippery Slope
sesuatu yang tidak baik jika kita lakukan berulang kali.Collective Utilitarian Principle
 Risk Aversion
ambil tindakan yang memiliki resiko paling kecil.The New York Times Test
 The Social Contract Rule
prinsip yang anda berikan akan menjadi prinsip bagi organisasi yang anda ikuti.
2. Kasus yang melanggar UU ITE (Pasal 28 Ayat 1)
Yang berbunyi : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
Dizaman modern dan masyarakat mayoritas melek media sosial sehingga setiap ada kabar berita mengenai suatu hal pasti rata-rata tidak mau ketinggalan informasinya , contoh kasus yang melanggar UU ITE diatas adalah :
TRIBUN-TIMUR.COM – Terkait dengan dimulainya registrasi kartu SIM prabayar, kini berseliweran beragam pesan berantai melalui aplikasi pesan instan WhatsApp.
Isinya misalnya mengatakan, registrasi kartu SIM prabayar dengan menyertakan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (KK) paling lambat dilakukan hari ini, Rabu (31/10/2017).
Jika tidak melakukan registrasi hari ini, 31 Oktober, kartu SIM prabayar baru disebut bakal tak berfungsi dan yang lama bakal diblokir secara bertahap.
Pesan tersebut mengatasnamakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Kasus diatas sudah banyak tersebar melalui benerapa media sosial sehingga masyarakat diIndonesia dibingungkan dengan simpang siurnya berita mengenai registrasi kartu sim yang mengatasnamakan Kominfo, padahal itu berita tidak benar adanya.

  1. Kegiatan kelompok yang melanggar UU ITE
    kegiatan marketing kami yang memposting di berbagai grup di media sosial yang menggangu ketertibananggota grup trsebut UU NO.19 Tahun 2016 Pasal 40 : "Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Individu_Mochamad Reva Fauzan Imawan_MB-38-08_1041144052

  1. Rangkuman chapter 8beberapa kandidat prinsip etika yang bisa mengevaluasi kegiatan ecommerce yaitu Golden Rule. Golden Rule itu dapat dideskripsikan sebagai lakukan pada oranglain sebagaimana anda ingin diperlakukan oleh orang lain. Golden Rule terdiri dari univesalism (memikirkan kembali apa yang akan dilakukan pada suatu kasus), slippery slope (apabila sebuah situasi tidak bisa dilakukan berulangkali, makan lebih baik tidak melakukan apapun), collective utilatarian principle (ambil tindakan yang paling menghasilkan nilai terbesar), risk aversion (ambil tindakan yg memiliki risiko terkecil), no free lunch (asumsikan bahwa setiap benda yg berwujud atau tidak itu dimiliki oleh seseorang jadi kita harus meminta izin atau memberi kompensasi), the new your times test (pikirkan kembali apakan tindakan yg dilakukan akan menjadi berita utama di surat kabar), the social contact rule (apakah anda mau tinggal dalam komunitas dimana prinsip yang anda dukung menjadi prinsip organisasi bagi seluruh komunitas). UU ITE mengatur hal-hal sebagai berikut : tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum seperti tanda tangan konvesional, alat butik elektronik diakui sebagai alat bukti, uu ite berlaku untuk seluruh rakyat indonesia.

  2. Studi Kasus UU ITE

Kasus : Nando Irwansyah Ma’ali Hujat perayaan Nyepi di bali

Yang mana pemuta asalah NTB ini menghujat perayaan nyepi, dikarena saat hari itu ada pertandingan bola, karena hari nyepi tidak di perbolehkan nonton, olehh seba itu pemuda tersebut menghujat di akun sosial media milinya.

Unsur perbuatan :

Masuk pada pasal 28 ayat2, menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebenciaan dan permusuhan.

  1. Contohnya seperti mengambil foto dari google untuk dijadikan foto produk yang akan dijual oleh beyondtheparty. Hal ini mungkin akan berdampak pada pelanggaran UU ITE pasal 35 yang berbunyi setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Sanksinya pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Tugas e-commerce

Piqri Atqia Ramadhan
1401145227
MB-38-08
1. Resume Chapter 8 : Ethical, social, dan political issues in e-commerce.

Hal yang mungkin terjadi dalam internet, yaitu :
 mengaktifkan kejahatan baru
 Mempengaruhi lingkungan
 Mengancam nilai sosial
4 kategori utama dari masalah:
1. Hak informasi
2. Hak properti
3. Pemerintahan
4. Keamanan Publik
Konsep umum etika
 Etika
 Tanggung jawab
 Akuntabilitas
 Kewajiban
 Karena proses hukum sudah diketahui dan dipahami
Dimensi :
1. Isu publik
2. Isu social
3. Isu etis
4. Individual
5. Masyarakat
6. Politik
Kandidat prinsip etikal
1. Golden Rule
2. Universalism
3. Slippery Slope
4. Collective Utilitarian Principle
5. Risk Aversion
6. No Free Lunch
7. The New York Times Test
8. The Social Contract Rule
Privasi dan hak informasi
 Privasi merupakan hak moral setiap individu untuk bergerak sendiri, bebas dari pengawasan, atau gangguan dari individu atau organisasi lain.
 Informasi privasi yaitu Individu harus mengendalikan penggunaan informasi apa pun yang dikumpulkan tentang mereka. Pelacakan perilaku bisa melalui media Internet, situs sosial, dan perangkat seluler Jejaring social dan privasi
 Jejaring social, dorongan untuk berbagi informasi pribadi
 Munculnya teknologi pengenalan dan penandaan wajah di Facebook
 Pengenalan pemilik akun atas informasi pribadi yang ebrtentangan dengan keinginnan organisasi untuk menaikkan nilainya.
Perlindungan hukum
 Konstitusi
 Undang-undang dan peraturan khusus (federal dan negara bagian)
 Hukum adat
Solusi teknologi
 Pemblokiran spyware
 Pemblokiran iklan pop-up
 E-mail yang aman
 E-mail anonym
 Menjelajah secara anonym
 Penaturan cookie
 Program penghapusan data
 Pembuat kesepakatan
Hak cipta
Melindungi karya asli (tapi bukan gagasan) agar tidak disalin oleh orang lain untuk jangka waktu tertentu.
Hak Paten
Paten yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
2. Kasus
Terbongkarnya sindikat Saracen yang diduga aktif menyebarkan berita bohong bernuansa SARA di media sosial berdasarkan pesanan, memang merupakan hal yang terorganisir, bukan semata aksi individu, kata pengamat.
Pakar teknologi informasi (IT), Ruby Alamsyah menyebutkan, keberhasilan polisi ini cukup besar dampaknya terhadap masyarakat
‘Khususnya bagi mereka yang selama ini belum percaya bahwa Penyebaran hoax itu ada yang mengorganisir,” kata dia.
Rabu (23/8), Kepolisian Indonesia mengungkapkan penangkapan tiga pimpinan sindikat Saracen yang diduga berada di balik sejumlah berita bohong dan provokatif bernuansa SARA di media sosial.
Dari hasil penyelidikan forensik digital, terungkap sindikat ini menggunakan grup Facebook – di antaranya Saracen News, Saracen Cyber Team, dan Saracennews.com untuk menggalang lebih dari 800.000 akun, kata polisi.
Selanjutnya pelaku mengunggah konten provokatif bernuansa SARA dengan mengikuti perkembangan tren di media sosial, kata polisi pula.
”Unggahan tersebut berupa kata-kata, narasi, maupun meme yang tampilannya mengarahkan opini pembaca untuk berpandangan negatif terhadap kelompok masyarakat lain,” demikian siaran pers Tindak Pidana Siber Kepolisian RI yang diterima BBC Indonesia.
Modusnya, sindikat yang beraksi sejak November 2015 tersebut mengirimkan proposal kepada sejumlah pihak, kemudian menawarkan jasa penyebaran ujaran kebencian bernuansa SARA di media sosial.
”Dalam satu proposal yang kami temukan, kurang lebih setiap proposal nilainya puluhan juta,” ujar Kasubdit di Direktorat Tindak Pindana Siber Bareskrim Polri, Kombes Irwan Anwar, seperti dikutip dari Detik.com.
Tiga tersangka yang ditangkap yakni MFT, 43, yang berperan membidangi media dan informasi situs Saracennews.com, SRN, 32, yang berperan sebagai koordinator grup wilayah, dan JAS, 32, yang berperan sebagai ketua.
Tersangka JAS diketahui memiliki kemampuan memulihkan akun media sosial anggotanya yang kena blokir.
”Dia juga memberi bantuan pembuatan berbagai akun, baik yang sifatnya real, semi-anonim, maupun anonim,” kata polisi.
Untuk menyamarkan perbuatannya, JAS sering berganti nomor ponsel untuk membuat akun surel maupun Facebook. Total, dia memiliki 11 akun surel dan enam akun Facebook yang digunakan untuk membuat grup di media sosial maupun mengambil alih akun milik orang lain.
Saracen tiga kali dilaporkan ke polisi, yakni pada 20 Juli, 4 Agustus, dan 7 Agustus.
Dari tersangka JAS, polisi menyita barang bukti 50 kartu sim berbagai operator, lima hardisk CPU dan satu harddisk komputer jinjing, empat ponsel, lima flashdisk, dan dua kartu memori. Sedangkan dari dua tersangka lain disita antara lain ponsel, kartu memori, flash disk, komputer jinjing, dan harddisk.
Terhadap dua tersangka, yakni MFT dan SRN, disangkakan Pasal 45A ayat 2 jo pasal 28 ayat 2 UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan UU ITE dengan ancaman enam tahun penjara dan atau pasal 45 ayat 3 jo pasal 27 ayat 3 UU ITE dengan ancaman empat tahun penjara.
Sedangkan kepada tersangka JAS dipersangkakan tindak pidana akses ilegal Pasal 46 ayat 2 jo pasal 30 ayat 2 dan atau pasal 46 ayat 1 jo pasal 30 ayat 1 UU ITE nomor 11 tahun 2008 dengan ancaman tujuh tahun penjara.
Saat ini penyidik masih terus mendalami berbagai surel, akun Facebook, para admin dalam jaringan grup Saracen yang masih aktif melakukan ujaran kebencian.
Reposting dan broadcasting
Pakar IT Ruby Alamsyah menyebut, pengungkapan sindikat ini menunjukkan bahwa banjir hoax, berita palsu, dan berbagai provokasi bernada kebencian dan prasangka SARA, tak semata merupakan tindakan dan prakarsa individu, melainkan sudah terorganisir rapi dan beraspek komersial.
”Jumlah 800.000 akun anggota yang dikelola Saracen itu menurut saya cukup fantastis kalau kita melihat dia akan melakukan reposting danbroadcasting kembali kepada pengguna media sosial yang lain. Tidak cuma di Facebook.”
Ruby mengatakan, perilaku orang Indonesia di media sosial adalah melakukan reposting dan broadcasting. Seandainya 30% anggota grup Saracen melakukan dua hal tersebut terhadap berita bohong bernuansa SARA tadi, maka menurut dia efek perbanyakannya menjadi sangat besar.
Soal teknik yang digunakan sindikat Saracen, Ruby menilai yang dipakai hanya teknik media sosial. Baik yang tingkat menengah maupun lanjut.
”Mereka cuma menggunakan media sosial kemudian membuat forum yang sedemikian menarik sehingga mendapatkan banyak user,” kata Ruby.
”Teknik social engineering advance yang mereka gunakan yaitu melakukan multiply effect, akhirnya dari 800.000 bisa sejutaan orang sekali beredar. Kelompok ini biasanya hadir karena ada kepentingan kelompok tertentu. Mereka disewa berdasarkan pesanan untuk menyebarkan kebencian,” ujarnya.
https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/amp/trensosial-41022914
Dengan demikian, kasus di atas masuk kedalam Perbuatan Yang Dilarang pada (Pasal 28 Ayat 1-2)
1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Sanksi (Pasal 45 Ayat 2)
Hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Evaluasi Produk Marketing kelompok
Kegiatan marketing kami yaitu memposting di berbagai grup di media sosial yang menggangu ketertiban anggota grup trsebut UU NO.19 Tahun 2016 Pasal 40 : "Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Ecommerce

Gizka amanda rizky
1401154367
Mb3808

  1. Resume Materi bab 8

Candidate Ethical Principles
* Golden Rule
* Universalism
* Slippery Slope
* Collective Utilitarian Principle
* Risk Aversion
* No Free Lunch
* The New York Times Test
* The Social Contract Rule

Privacy and Information Rights
Privacy : Hak moral individu dibiarkan sendiri, bebas dari pengawasan, atau gangguan dari individu atau organisasi lain
Informasi privasi
"Hak untuk dilupakan"
Klaim: Informasi tertentu tidak boleh dikumpulkan sama sekali individu harus mengendalikan penggunaan informasi apa pun yang dikumpulkan tentang mereka pelacakan perilaku di Internet, situs sosial, dan perangkat seluler.

Informasi yang Dikumpulkan di Situs E-commerce
Data yang dikumpulkan meliputi :
Informasi pribadi yang dapat diidentifikasi (PII)
Informasi anonim
Jenis data dikumpulkan
Nama, alamat, telepon, e-mail, jaminan sosial
Rekening bank dan kredit, jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendidikan
Preferensi data, data transaksi, data clickstream, tipe browser

Perlindungan Hukum
Di Amerika Serikat, hak privasi yang diberikan secara eksplisit atau berasal dari:
Konstitusi
Amandemen Pertama-kebebasan berbicara dan berorganisasi
Amandemen Keempat – pencarian dan perampasan yang tidak masuk akal
Proses Amandemen Keempatbelas
Undang-undang dan peraturan khusus (federal dan negara bagian)
Hukum adat

Hak Kekayaan Intelektual
· Hak milik intelektual
· Masalah etis utama
· Masalah sosial utama
· Isu politik utama
Tiga jenis perlindungan utama:
hak cipta : Hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasanpembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Paten : Merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
Hukum merek dagang : merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
Tujuan hukum kekayaan intelektual:
1. Saldo dua kepentingan bersaing – publik dan swasta

2. Mempertahankan keseimbangan kepentingan ini selalu ditantang oleh penemuan teknologi baru.

Keamanan dan Kesejahteraan Masyarakat
Perlindungan anak dan sentimen kuat terhadap pornografi
Melewati undang-undang yang akan bertahan menghadapi tantangan pengadilan telah terbukti sulit
Upaya untuk mengendalikan perjudian dan membatasi penjualan obat-obatan terlarang dan rokok
Saat ini, sebagian besar diatur oleh hukum negara
Tindakan Penegakan Perjudian Internet yang Tidak Sah

  1. Kasus ITE

MATARAM, KOMPAS.com – Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) kembali memakan korban. Baiq Nuril Maknun mendekam di penjara, karena dilaporkan atasannya dengan tuduhan menyebarkan rekaman telepon yang diduga mengandung unsur asusila.
Ibu tiga anak ini terpaksa harus meninggalkan keluarganya setelah menjadi terdakwa dalam kasus ITE. Nuril didakwa dengan Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Saat ini kasus Nuril sudah memasuki proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Mataram.

https://www.google.co.id/amp/amp.kompas.com/regional/read/2017/05/09/19513361/terjerat.uu.ite.ibu.tiga.anak.mendekam.di.penjara

  1. Evaluasi produk marketing kelompok

kegiatan marketing kami yang memposting di berbagai grup di media sosial yang menggangu ketertibananggota grup trsebut UU NO.19 Tahun 2016 Pasal 40 : "Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Riska Sukmawati / mb-38-08 / 1401154423

  1. resume bab 8

– understanding etchnical, sosial dan political issue e-commerceisu isu etika, sosial dan politik yang diangkat dalam ecommerce, menyediakan kerangka untuk menata masalah dan membuat rekomendasi untuk yang diberi tanggung jawab operasional perusahaan e-commerce yang sesuai standar pada umumnya.
internet dalam teknologi dalam menimbulkan kejahatan baru, ancaman sosial dll.

  • 4 kategori utama issue
    information rights
    property rights
    governance
    public safety and welfare

  • dasar konsep etika
    pembelajaran tentang bagaimana sikap yang benar dan salah dalam suatu indakan
    responsibility
    akutability
    liability dan due process ; mengetahui hukum

  • privacy and information rights
    privacy adalah kemampuan satu atau sekelompok individu untuk menutup atau melindungi kehidupan dan urusan personalnya dari publik, atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka.

masalah utama dalam etika privasi : pada saat apa kita bisa menyerang privasi seseorang?

  • informasi yg bisa didapat dari situs e-commerce
    nama, alamat, nomer telefon akun credit bank dll

  • profiling and behavioral targetting
    profiling adalah pengambaran seseorang di online, seperti foto yang mengkarakteristikan pemiliknya
    adversiting; dapat track cookies and cache user di web, jadi bisa dimanfaatkan sebagai iklan. dapat mengetahui kebutuhan konsumen tanpa bertanya melainkan tracking history.

  • solusi teknologi menanggapi privacy issue
    denga spyware, pop-up blocker, secure email, anonymous remailers, anonymous surfing, cookie managers, disk/file erasing programs, policy generators, public key encryption

-hak kekayaan intelektual
intelectual property; semua yang terlihat dan tidak mengenai hasil pemikiran
major technical issue; bagaimana kita memperlaukan properti orang lain?

  1. kasus UU ITE
    Pasal 33 UU ITE tahun 2008 : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya system elektronik dan/atau mengakibatkan system elektronik menjadi tidak bekerja sebagaiman mestinya.

misalnya dalam suatu kasus ada sebuah tindakan cybercrime, ia melakukan penyerangan pada seluruh sistem transaksi di indonesia. Bentuk protes tersebut dilakukan atas protes keadilan pemerintah yang semakin kemari pemerintahan menjadi sumber korupsi pejabat. Hal tersebut dinilai tidak memihak pada rakyat yang susah. pemerintah terus memakan uang rakyat sedangkan rakyat tetap wajib membayar kewajibannya pada negara seperti pajak.

  1. Evaluasi produk
    menurut saya tidak melanggar hukum, usaha kami juga memakai sistem affiliate dimana berbagi untung dengan si pemilik usaha dengan sistem komisi. jadi dengan memkainya sistem affiliate otomatis adanya persetujuan antar kedua bela pihak mengenai publikasi dan kontennya.

Wardaniaputrimuchtar_1401140027_MB-38-08

  1. Rangkuman : beberapa kandidat prinsip etika yang bisa mengevaluasi kegiatan ecommerce yaitu Golden Rule. Golden Rule itu dapat dideskripsikan sebagai lakukan pada oranglain sebagaimana anda ingin diperlakukan oleh orang lain. Golden Rule terdiri dari univesalism (memikirkan kembali apa yang akan dilakukan pada suatu kasus), slippery slope (apabila sebuah situasi tidak bisa dilakukan berulangkali, makan lebih baik tidak melakukan apapun), collective utilatarian principle (ambil tindakan yang paling menghasilkan nilai terbesar), risk aversion (ambil tindakan yg memiliki risiko terkecil), no free lunch (asumsikan bahwa setiap benda yg berwujud atau tidak itu dimiliki oleh seseorang jadi kita harus meminta izin atau memberi kompensasi), the new your times test (pikirkan kembali apakan tindakan yg dilakukan akan menjadi berita utama di surat kabar), the social contact rule (apakah anda mau tinggal dalam komunitas dimana prinsip yang anda dukung menjadi prinsip organisasi bagi seluruh komunitas). UU ITE mengatur hal-hal sebagai berikut : tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum seperti tanda tangan konvesional, alat butik elektronik diakui sebagai alat bukti, uu ite berlaku untuk seluruh rakyat indonesia.
  1. UU ITE PASAL 28 AYAT 1

•Februari 2012. Mochmmad Feri Kuntoro, Bapak dua anak itu telah melaporkan pencurian pulsa yang diduga dilakukan provider 9133 ke Polda Metro Jaya. Feri mengaku, setiap hari pulsanya disedot sebanyak Rp2.000 ketika SMS konten masuk ke handphone-nya.

•SMS tersebut sudah datang sejak bulan Maret dan hingga bulan Oktober belum bisa di-unreg lantaran tidak ada panduan layanan pemberhentian konten tersebut. Atas kejadian tersebut, Feri merasa dirugikan Rp60 ribu setiap bulan dan ditambah lagi layanan dua nada sambung yang masuk ke nomor miliknya tanpa dilakukan registrasi terlebih dahulu.

•Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Saud Usman Nasution menyatakan pihaknya telah menetapkan satu orang tersangka terkait kasus pencurian pulsa. Tersangka itu adalah Direktur Utama PT Colibri Networks.

•Kasus tersebut diatas merupakan pelanggaran pada UU ITE pasal 28 ayat 1 yang berbunyi : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

•Yang terkena sanksi pidana dari pasal 45 ayat 2 yang berbunyi : “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

•Dan pasal 35: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

•Dikenakan sangsi pidana sesuai dengan Pasal 51 yang berbunyi : “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).”

  1. Contohnya seperti mengambil foto dari google untuk dijadikan foto produk yang akan dijual oleh beyondtheparty. Hal ini mungkin akan berdampak pada pelanggaran UU ITE pasal 35 yang berbunyi setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Sanksinya pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Tugas ecommerce rangkuman chapter 8_kania utami_mb-38-08

tugas E commerce (kemal indrabakti mb-38-08)

kemal indrabakti

mb-38-08
1401154269
resume :

7 prinsip etika

  • Golden Rule : disebut dengan toleransi, jangan melakukan suatu hal pada orang lain jika anda tidak ingin diperlakukan yang sama oleh orang lain.
  • Universalism : suatu tindakan tidak bisa dilakukan pada suatu hal, maka tindakan tersebuttidak bisa dilakukan pada semua hal.
  • Slippery Slope : sesuatu yang tidak baik jika kita lakukan berulang kali.
  • collective Utilitarian Principle : ambillah tindakan yang menghasilkan nilai terbesar bagi komunitas kita.
  • Risk Aversion : ambil tindakan yang memiliki resiko paling kecil.
  • No Free Lunch : semua tindakan yang kita lakukan tidaklah dianggap gratis atau tanpa nilai kompensasi.
  • the New York Times Test : asumsikan semua tindakan yang kita lakukan bakal menjadi trending topic atau menjadi trend.
  • The Social Contract Rule : prinsip yang anda berikan akan menjadi prinsip bagi organisasi yang anda ikuti.

Privasi dan hak informasi

privasi merupakan hak moral setiap individu untuk bergerak sendiri, bebas dari pengawasan, atau gangguan dari individu atau organisasi lain.

Informasi privasi, berhak untuk dilupakan. Hal ini dimaksudkan, informasi tertentu tidak boleh disimpan sama sekali. Termasuk pula pelacakan perilaku internet, situs social, dan perangkat seluler.

Proses untuk menganalisis dilema etika:

  1. Identifikasi dan jelaskan fakta
  2. Tentukan konflik atau dilema dan identifikasi nilai orde tinggi yang terlibat
  3. Identifikasi para pemangku kepentingan
  4. Identifikasi pilihan yang bisa Anda ambil
  5. Identifikasi konsekuensi potensial dari pilihan Anda

contoh kasus :

kasus Buni Yani yang di dakwa dengan pasal 32 ayat 1 jo pasal 48 ayat 1, jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa kasus dugaan pelanggaran UU ITE, Buni Yani, dua tahun penjara serta dikenakan denda Rp100 juta dengan subsider tiga bulan kurungan. asal 32 ayat 1 jo pasal 48 ayat 1 yang berbunyi "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik".

uni Yani didakwa karena mengunggah penggalan video pidato Gubernur DKI Jakarta saat itu Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait pidato yang menyinggung Surat Al-Maidah ayat 51.

evaluasi kegiatan marketing :

  • kegiatan marketing kami yang memposting di berbagai grup di media sosial yang menggangu ketertibananggota grup trsebutUU NO.19 Tahun 2016 Pasal 40 : "Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Tugas E-Commerce

Nabila Zahra Iskandar1401150311
Mb-38-08

•Resume chapter 8 : Ethical, social, dan political issues in e-commerce.

Internet, sama seperti teknologi lainnya, dapat menimbulkan kejahatan baru, pengaruh lingkungan, dan ancaman social.

4 kategori utama dari masalah:

  1. Hak informasi
  2. Hak properti
  3. Pemerintahan
  4. Keamanan Publik

Dimensi :

  1. Isu publik
  2. Isu social
  3. Isu etis
  4. Individual
  5. Masyarakat
  6. Politik

Kandidat prinsip etikal

  1. Golden Rule : prinsip ini dapat juga disebut dengan toleransi, jangan melakukan suatu hal pada orang lain jika anda tidak ingin diperlakukan yang sama oleh orang lain.
  2. Universalism : apabila suatu tindakan tidak bisa dilakukan pada suatu hal, maka tindakan tersebuttidak bisa dilakukan pada semua hal.
  3. Slippery Slope : sesuatu yang tidak baik jika kita lakukan berulang kali.
  4. Collective Utilitarian Principle : ambillah tindakan yang menghasilkan nilai terbesar bagi komunitas kita.
  5. Risk Aversion : ambil tindakan yang memiliki resiko paling kecil.
  6. No Free Lunch : semua tindakan yang kita lakukan tidaklah dianggap gratis atau tanpa nilai kompensasi.
  7. The New York Times Test : asumsikan semua tindakan yang kita lakukan bakal menjadi trending topic atau menjadi trend.
  8. The Social Contract Rule : prinsip yang anda berikan akan menjadi prinsip bagi organisasi yang anda ikuti.

•Kasus ITE :

MATARAM, KOMPAS.com – Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) kembali memakan korban. Baiq Nuril Maknun mendekam di penjara, karena dilaporkan atasannya dengan tuduhan menyebarkan rekaman telepon yang diduga mengandung unsur asusila.

Ibu tiga anak ini terpaksa harus meninggalkan keluarganya setelah menjadi terdakwa dalam kasus ITE. Nuril didakwa dengan Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Saat ini kasus Nuril sudah memasuki proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Mataram.

Keprihatinan terhadap Nuril pun muncul dari berbagai kalangan. Mereka yang prihatin terhadap Nuril telah menandatangani petisi #SaveIbuNuril sebagai salah satu bentuk dukungan moril.

Koordinator Hukum #SaveIbuNuril, Joko Jumadi saat dikonfirmasi mengatakan, Rabu (10/5/2017) besok, sidang kedua Nuril akan diselenggarakan di PN Mataram.

“Besok hari Rabu sidang kedua dengan agenda mendengarkan keterangan saksi korban, HM,” terang Joko, Selasa (9/5/2017).

Joko menceritakan, kasus Nuril berawal tahun 2012. Saat itu Nuril yang masih bekerja menjadi pegawai honorer di SMAN 7 Mataram. Nuril kerap mendapat telepon dari atasannya yang bercerita soal hubungannya dengan wanita lain. Padahal, saat itu Nuril sudah berumah tangga dan memiliki tiga orang anak.

Oleh teman-temannya, Nuril sempat diisukan memiliki hubungan spesial dengan atasannya, namun hal tersebut ditampik Nuril. Hingga akhirnya Nuril merekam pembicaraan telepon atasannya saat bercerita masalah hubungan intimnya dengan wanita lain.

Rekaman percakapan tersebut lalu disimpan oleh Nuril.

Joko mengatakan, saat itu ada satu kawan Nuril yang mengetahui adanya rekaman telepon tersebut. Dua tahun berselang tepatnya tahun 2014, Nuril kemudian didesak beberapa kawannya untuk menyerahkan rekaman tersebut.

Awalnya Nuril menolak. Namun setelah dibujuk beberapa kali, Nuril akhirnya luluh dan menyerahkan ponsel berisi rekaman tersebut kepada IM. Menurut Joko, IM lah yang diduga memindahkan isi rekaman tersebut hingga akhirnya menyebar.

Kasus tersebut kemudian mencuat dan Nuril pun dipecat oleh HM, atasannya. Akibat tersebarnya rekaman ini, karier HM sebagai kepala sekolah pun terhenti.

HM lalu melaporkan Nuril ke Polisi atas dugaan pelanggaran UU ITE. Akibat laporan tersebut, Nuril beberapa kali menjalani pemeriksaan di kantor polisi hingga akhirnya resmi ditahan pada 24 Maret 2017 lalu.

Sementara itu, saat Kompas.com mencoba untuk mengkonfirmasi, HM sedang tidak berada di kantornya.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Amran M Amin yang ditemui wartawan mengatakan bahwa yang bersangkutan hari ini izin tidak masuk kerja.

“Beliau belum masuk kantor pada pagi sampai siang hari ini. Jadi beliau belum masuk ke kantor,” kata Amran.

Amran mengatakan, sempat menghubungi ke nomor ponsel yang bersangkutan tetapi tidak terhubung. Terkait permasalahan ini, Amran mengaku tidak tahu karena dirinya masih baru.

•Evaluasi

Menggunakan foto yang bukan milik pribadi tanpa seizin yang punya foto, hal ini melanggar UU ITE pasal 27 ayat (3) tahun 2008 yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ancaman pidana pasal 45(1) KUHP. Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Diatur pula dalam KUHP pasal 282 mengenai kejahatan terhadap kesusilaan.”