Balqis Zulfa Azizah / 1401152663 / MB38-08

Nama : Balqis Zulfa Azizah

NIM : 1401152663

No 1. Resume Chapter 8

Dalam menggunakan Internet, terdapat dampak postitif dan negatifnya. Isu etika, sosial dan politik dapat membantu dalam memberikan standar, norma dan etika dalam menggunakan internet.

Internet dapat menimbulkan kejahatan baru, mempengaruhi lingkungan dan mengancam nilai sosial

Terdapat 4 kategori isu

  1. Information rights

  2. Property rights

  3. Governance

  4. Public safety and welfare

Konsep dasar etika

  1. Etika

  2. Responsibility

  3. Accountability

  4. Liability

  5. Due process

Proses dalam menganalisis ethical dilemmas

  1. Mengindentifikasi fakta

  2. Menentukan konflik atau dilema dan identifikasi nilai keterlibatan tertinggi

  1. Identifikasi para pemangku kepentingan
  2. Identifikasi pilihan yang bisa Anda ambil
  3. Identifikasi konsekuensi potensial dari pilihan Anda

Kandidat Prinsip Etika

  1. Golden Rule : aturan yang berlaku secara universal, aturan ini yaitu jangan melakukan suatu hal pada orang lain jika kita tidak ingin diperlakukan demikian

  2. Universalism : apabila suatu tindakan tidak dapat dilakukan pada suatu hal, maka tindakan tersebut tidak dapat dilakukan pada semua hal

  3. Slippery Slope : aturan yang jika sudah terlibat tidak bisa dihentikan di tengah tengah.

  4. Collective Utilitarian Principle : mengambil tindakan yang menghasilkan nilai terbesar

  5. Risk Aversion : pilih yang memiliki resiko paling kecil

  6. No Free Lunch : semua tindakan yang kita lakukan tidaklah dianggap gratis atau tanpa kompensasi.

  7. The New York Times Test : asumsikan tindakan kita akan menjadi trending topic

Privacy

Hak moral individu dibiarkan sendiri, bebas dari pengawasan, atau gangguan dari individu atau organisasi lain

Information Privacy

Individu harus mengendalikan penggunaan informasi apa pun yang dikumpulkan tentang mereka

Masalah etika utama yang terkait dengan e-commerce dan privasi

Dalam kondisi apa kita harus melanggar privasi orang lain?

Masalah sosial utama

Pengembangan "harapan privasi" dan norma privasi

Isu politik utama

Pengembangan statuta yang mengatur hubungan antara penjaga rekor dan individu

Undang-undang yang mengatur penggunaan ITE yaitu UU No. 11 Tahun 2008

No 2. Kasus pelanggaran UU ITE tentang penipuan website (www.audiogene.com)

Seorang warga negara Indonesia diduga terlibat kasus penipuan terhadap seorang warga negara Amerika Serikat melalui penjualan online. Kasus ini terungkap setelah Markas Besar Kepolisian mendapat laporan dari Biro Penyelidik Amerika Serikat. "FBI menginformasikan tentang adanya penipuan terhadap seorang warga Negara Amerika yang berinisial JJ, yang diduga dilakukan oleh seorang yang berasal dari Indonesia," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Brigjen Pol Boy Rafli Amar, di Mabes Polri, Kamis 11 Oktober 2012.

Boy mengatakan seorang warga Indonesia itu menggunakan nama HB untuk membeli sebuah alat elektronik melalui pembelian online. "Jadi ini transaksi melalui online, tetapi lintas negara. Jadi transaksinya dengan pedagang yang ada di luar negeri, khususnya Amerika," kata Boy.

Dalam kasus ini, kata Boy, Mabes Polri telah menetapkan satu tersangka berinisial MWR. Dia memanfaatkan website www.audiogone.com yang memuat iklan penjualan barang.

Kemudian, kata Boy, MWR menghubungi JJ melalui email untuk membeli barang yang ditawarkan dalan website itu. "Selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk melakukan transakasi jual beli online. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer dana menggunakan kartu kredit di salah satu bank Amerika," kata dia.

Setelah MWR mengirimkan barang bukti pembayaran melalui kartu kredit, maka barang yang dipesan MWR dikirimkan oleh JJ ke Indonesia. Kemudian, pada saat JJ melakukan klaim pembawaran di Citibank Amerika, tapi pihak bank tidak dapat mencairkan pembayaran karena nomor kartu kredit yang digunakan tersangka bukan milik MWR atau Haryo Brahmastyo.

"Jadi korban JJ merasa tertipu, dan dirugikan oleh tersangka MWR," kata Boy.

Dari hasil penyelidikan, MWR menggunakan identitas palsu yaitu menggunakan KTP dan NPWP orang lain. Sementara barang bukti yang disita adalah laptop, PC, lima handphone, KTP, NPWP, beberapa kartu kredit, paspor, alat scanner, dan rekening salah satu bank atas nama MWRSD.

Atas perbuatannya, tersangka dikenai Pasal 378 atau Pasal 45 ayat 2 junto Pasal 28 Undang-Undang nomor 11 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Selain itu, polri juga menerapkan Pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencucian Uang. Selain itu, juga dikenakan pasal pemalsuan yaitu Pasal 378 dan beberapa pasal tambahan Pasal 4 ayat 5, dan pasal 5 UU no 8 tahun 2010.

No 3. Review Bisnis udergoodss.com

Kelompok kami terdapat pelanggaran etika dalam hal perpajakan yaitu kami tidak membayar pajak pada sosial media yang kami miliki.

Kami juga belum memenuhi fungsi Cyber Law di Indonesia :

  • Perjanjian aplikasi rekening pelanggan internet;
  • Perjanjian pembuatan desain home page komersial;
  • Perjanjian reseller penempatan data-data di internet server;
  • Penawaran-penawaran penjualan produk-produk komersial melalui internet;
  • Pemberian informasi yang di-update setiap hari oleh home page komersial;
  • Pemberian pendapat atau polling online melalui internet.

OKTAVIAN HERLAMBANG 1401142376

Oktavian Herlambang

1401142376

Mb-38-02

  1. Resume Materi bab 8

Candidate Ethical Principles

-Golden Rule

-Universalism

-Slippery Slope

-Collective Utilitarian Principle

-Risk Aversion

-No Free Lunch

-The New York Times Test

-The Social Contract Rule

Privacy and Information Rights

Privacy : Hak moral individu dibiarkan sendiri, bebas dari pengawasan, atau gangguan dari individu atau organisasi lain

Informasi privasi

“Hak untuk dilupakan”

Klaim: Informasi tertentu tidak boleh dikumpulkan sama sekali individu harus mengendalikan penggunaan informasi apa pun yang dikumpulkan tentang mereka pelacakan perilaku di Internet, situs sosial, dan perangkat seluler.

Informasi yang Dikumpulkan di Situs E-commerce. Data yang dikumpulkan meliputi :

Informasi pribadi yang dapat diidentifikasi (PII)Informasi anonim

Jenis data dikumpulkan

Nama, alamat, telepon, e-mail, jaminan sosial Rekening bank dan kredit, jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendidikan

Preferensi data, data transaksi, data clickstream, tipe browser

Perlindungan Hukum

Di Amerika Serikat, hak privasi yang diberikan secara eksplisit atau berasal dari:

Konstitusi

Amandemen Pertama-kebebasan berbicara dan berorganisasi

Amandemen Keempat – pencarian dan perampasan yang tidak masuk akal

Proses Amandemen Keempatbelas

Undang-undang dan peraturan khusus (federal dan negara bagian)

Hukum adat

Hak Kekayaan Intelektual

· Hak milik intelektual

· Masalah etis utama

· Masalah sosial utama

· Isu politik utama

Tiga jenis perlindungan utama:

hak cipta : Hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasanpembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paten : Merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Hukum merek dagang : merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

Tujuan hukum kekayaan intelektual:

  1. Saldo dua kepentingan bersaing – publik dan swasta

  2. Mempertahankan keseimbangan kepentingan ini selalu ditantang oleh penemuan teknologi baru.

Keamanan dan Kesejahteraan Masyarakat

Perlindungan anak dan sentimen kuat terhadap pornografi

Melewati undang-undang yang akan bertahan menghadapi tantangan pengadilan telah terbukti sulit

Upaya untuk mengendalikan perjudian dan membatasi penjualan obat-obatan terlarang dan rokok

Saat ini, sebagian besar diatur oleh hukum negara

Tindakan Penegakan Perjudian Internet yang Tidak Sah

  1. Kasus ITE

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa kasus dugaan pelanggaran UU ITE, Buni Yani, dua tahun penjara serta dikenakan denda Rp100 juta dengan subsider tiga bulan kurungan.

Tuntutan tersebut dibacakan JPU dalam sidang lanjutan dengan agenda pembacaan tuntutan di Gedung Perpustakaan dan Arsip Kota Bandung pada Selasa (3/10/2017).

“Perbuatan saudara secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur pidana ITE berupa melakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum menambah, mengurangi, menghilangkan terhadap informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik,” ujar salah satu JPU Andi M. Taufik saat membacakan tuntutannya.

Buni Yani didakwa dengan pasal 32 ayat 1 jo pasal 48 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik”.

Tuntutan tersebut sudah berdasarkan pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan. Untuk memberatkan terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit, perbuatan terdakwa dapat menimbulkan perpecahan antar umat beragama, tidak bersikap sopan saat persidangan, tidak menyesali perbuatannya, dan sebagai dosen tidak memberi contoh kepada masyarakat.

“Untuk hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya,” ujar Andi, seperti dikutip Antara.

Atas tuntutan tersebut, Buni Yani melalui penasihat hukumnya akan menyampaikan pledoi dalam dua minggu ke depan. Sidang yang dipimpin hakim M Saptono itu ditunda hingga tanggal 17 Oktober nanti dengan agenda pembacaan pledoi atau pembelaan.

Penyidik Polda Metro Jaya menjadikan Buni Yani sebagai tersangka terkait penyebaran video Basuki Tjahaja Purnama yang bermuatan SARA pada Rabu, 23 November 2016.

Sementara itu, dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjerat Buni Yani melanggar pasal 28 dan pasal 32 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Buni Yani didakwa karena mengunggah penggalan video pidato Gubernur DKI Jakarta saat itu Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait pidato yang menyinggung Surat Al-Maidah ayat 51.

Sumber : https://www.google.co.id/amp/s/amp.tirto.id/buni-yani-dituntut-2-tahun-bui-di-kasus-pelanggaran-uu-ite-cxJF

  1. Evaluasi marketing kelompok journeey.

Kelompok kami melanggar mengenai kemiripan logo dan melanggar UU ITE tentang copyright yang berapa pada undang undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE.

Balqis Zulfa Azizah / 1401152663 / MB38-02

TUGAS INDIVIDU AFNA DALILAH_1401150352_MB3802

Nama : Afna Dalilah

NIM : 1401150352

Kelas : MB 38-02

1. Resume Chapter 8

Ethical, Social, and Political Issues in E-commerce

Dalam perkembangan jaman saat ini, perkembangan internet yang sangat cepat membuat dunia perdagangan juga semakin maju dengan pesat, yang pada akhirnya juga membuat sebuah model perdagangan yang baru yang disebut Elektronik Commerce (e-commerce). Saat ini hal tersebut sudah sangat dimungkinkan jika dikaitkan dengan mekanisme elektronik yang ada di jaringan internet. Namun internet juga dapat menyebabkan beberapa permasalahan, yaitu adanya perebutan Hak Informasi, Hak Properti, permasalahan pemerintahan, keamanan dan kesejahteraan umum. Maka dari itu muncullan undang – undang yang berhubungan dengan kasus – kasus yang ada di internet, yaitu UU 11 Tahun 2008 tentang ITE. Ada pula etika – etika yang harus diperlajari dalam dunia perteknologian. Berikut langkah – langkah dalam dalam menganalisis dilema etika :

  1. Identifikasi kemudian jelaskan fakta

  2. Tentukan konflik/dilemma, identifikasi nilai

  3. Identifikasi pemangku kepentingan

  4. Identifikasi alternatif yang bisa dipakai

  5. Identifikasi konsekuensi potensial

Berikut prinsip – prinsip etika :

  • Golden Rule : aturan – aturan yang berlaku secara universal, dimana jangan melakukan sesuatu hal kepada orang lain apabila kita tidak ingin diperlakukan demikian.

  • Universalism : prinsip ini menunjukkan apabila kita tidak dapat menangani sesuatu hal, maka dapat terjadi kemungkinan kita tidak dapat menangani hal lain.

  • Slippery Slope : prinsip ini menggambarkan apabila telah melakukan sesuatu hal dan tidak bisa menghindari lagi.

  • Collective Utilitarian Principle : prinsip ini menggambarkan dimana seseorang mengambil tindakan yang akan mendapatkan keuntungan yang paling besar.

  • Risk Aversion : dimana mengambil tindakan yang memiliki resiko yang paling kecil karena resiko berhubungan dengan konsekuensi.

  • No Free Lunch : menggambarkan dimana tidak ada didunia ini yang gratis, berarti apabila kita akan mengambil sesuatu harus meminta izin terlebih dahulu atau dikemudian hari akan memberikan kompensasi.

  • The New Times Test : menggambarkan dimana apabila akan melakukan sesuatu harus dipikirkan terlabih dahulu, agar tidak ada pihak yang tersakiti atau tersinggung.

  • The Social Contact Rule : menggambarkan dimana prinsip yang dibuat oleh individu akan diaplikasikan kepada organisasinya.

Kemudian adanya hak privacy dan hak informasi, dimana Hak Privacy ialah hak moral pada setiap individu untuk bergerak sendiri, bebas dari pengawasan, atau gangguan dari individu atau organisasi lain. Hak Informasi ialah hak untuk tidak disimpan oleh individu lain terutama di internet atau media sosialnya.

2. Kasus yang terkait dengan UU ITE NO 11 Tahun 2008

Pasal 28 UU ITE Tahun 2008 : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”

Pada awal bulan Desember 2012 tersangka MUHAMMAD NURSIDI Alias CIDING Alias ANDY HERMANSYAH Alias FIRMANSYAH Bin MUHAMMAD NATSIR D melalui alamat website : http://lowongan-kerja.tokobagus.com/hrd-rekrutmen/lowongan-kerja-adaro-indonesia4669270.html mengiklankan lowongan pekerjaan yang isinya akan menerima karyawan dalam sejumlah posisi termasuk HRGA (Human Resource-General Affairs) Foreman dengan menggunakan nama PT. ADARO INDONESIA. “Total biaya pembayaran IDR 2.000.00,- Silakan transfer via BANK BNI no.rek:0272477663 a/n:MUHAMMAD FARID” ungkap korban. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sehingga Penyidik dari Polda Sulsel menetapkan tersangka yakni MUHAMMAD NURSIDI Alias CIDING Alias ANDY HERMANSYAH Alias FIRMANSYAH Bin MUHAMMAD NATSIR D, (29) warga Jl. Badak No. 3 A Pangkajene Kab. Sidrap. dan Korban SUNARDI H Bin HAWI,(28)warga Jl. Dg. Ramang Permata Sudiang Raya Blok K. 13 No. 7 Makassar. Dan menurut Endi pelaku dijerat hukuman Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektonik Subs. Pasal 378 KUHPidana.

3. Review kembali bisnis anda

Menurut saya, kelompok terdapat pelanggaran etis yaitu tidak adanya pembayaran pajak pada sosial media yang kami miliki.

Tugas Individu_zelda wildhania basuki_Mb 38-02

Zelda Wildhania Basuki

1401154534

MB 38 – 02

  1. Resume Chapter 8

Internet dapat menimbulkan: Kejahatan baru, Memperngaruhi lingkungan, Mengancam nilai sosial, Model untuk mengorganisir suatu masalah

Sebuah masalah yang di timbulkan oleh internet dan e-commerce dapat dilihat di individu, sosial, dan politik.

4 kategori utama dari masalah: Hak informasi, Hak properti, Pemerintah, Keamanan publik dan kesejahteraan

Analisis etik dilemma: identifikasi dan gambarkan fakta, Menentukan konflik atau dilemma dan identifikasi nilai yang terkait, Identifikasi yang bersangkutan, Identifikasi opsi pilihan yang dapat dipilih, Identifikasi potensi konsekuensi atas setiap opsi pilihan yang ada

Prinsip etika: Golden rule, Universalism, Slippery slope, Collective utilitarian principle, Risk aversion, No free lunch, The new york times test and The social contract rule

Privasi dan hak informasi:

  1. Privasi merupakan hak moral setiap individu untuk bergerak sendiri, bebas dari pengawasan, atau gangguan dari individu atau organisasi lain.

  2. Informasi privasi, berhak untuk dilupakan. Hal ini dimaksudkan, informasi tertentu tidak boleh disimpan sama sekali. Termasuk pula pelacakan perilaku internet, situs social, dan perangkat seluler.

Solusi Teknologi: Spyware blockers, Pop-up blockers, Secure e-mail, Anonymous remailers, Anonymous surfing, Cookie managers, Disk/file erasing programs, Policy generators and Public key encryption

Proteksi utama untuk properti intelektual: Copyright, Hak Paten and Trademark Law

  1. KASUS

Kasus Data Forgery

Kasus ini terjadi hari Rabu 17 /4/2004, Dany Firmansyah 25 tahun, seorang konsultan teknologi informasi (TI) PT. Dana reksa di Jakarta, berhasil membobol situs milik KPU di dan mengubah nama-nama partai didalamnya menjadi nama unik seperti partai kolor ijo, partai mbah jambon, partai jambu dan lain sebagainya. Dani menggunakan teknik SQL injection (pada dasarnya teknik tersebut adalah dengan cara mengetikkan string atau perintah tertentu di addres bar browser) untuk menjebol situs KPU. Kemudian dani tertangkap pada Kamis, 22/4/2004.

Kasus ini melanggar UU ITE No 11 Pasal 30 Ayat 3 Tahun 2008, yang berbunyi : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan”, karena Dani Firmansyah telah terbukti melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik partai-partai yang ada dalam situs KPU dengan cara mengganti-ganti nama partai tersebut dan melakukan menjebolan sistem keamanan pada situs KPU.

  1. Evaluasi Bisnis
    Bisnis kami masih memakai foto/gambar milik orang lain tanpa seizin orang yang memiliki gambar tersebut, kami masih melakukan copyright. UU ITE PASAL 35

Tugas Individu_Finda Nestria_1401154499_MB3802

<

p dir=”ltr”>Finda Nestria
1401154499
MB3802

<

p dir=”ltr”>1. Resume CHAPTER 8
Internet dapat menimbulkan dampak negative maupun positif . Dampak ini bergantung bagaiamana cara kita menggunakan nya

<

p dir=”ltr”>Etika, sosial, dan politik dalam ecommerce berguna untuk mengatasi masalah dan menyesuaikan sesuai standar pada umumnya

<

p dir=”ltr”>Dimensi :

<

p dir=”ltr”>Isu publik
Isu social
Isu etis
Individual
Masyarakat
Politik
Masalah utama dalam internet:

<

p dir=”ltr”>· Hak Informasi

<

p dir=”ltr”>· Hak Properti

<

p dir=”ltr”>· Pemerintahan

<

p dir=”ltr”>· Keamanan dan Kesejahteran Umum.

<

p dir=”ltr”>Konsep umum etika :

<

p dir=”ltr”>· Etika

<

p dir=”ltr”>· Tanggung jawab

<

p dir=”ltr”>· Akuntabilitas

<

p dir=”ltr”>· Kewajiban

<

p dir=”ltr”>Kandidat Prinsip Etikal:

<

p dir=”ltr”>· Golden Rule : prinsip ini disebut dengan toleransi yang berarti jangan melakukan suatu hal pada orang lain jika kita tidak ingin diperlakukan demikian

<

p dir=”ltr”>· Universalism : apabila suatu tindakan tidak dapat dilakukan pada suatu hal, maka tindakan tersebut tidak dapat dilakukan pada semua hal

<

p dir=”ltr”>· Slippery Slope : sesuatu tidak baik jika di lakukan berulang kali

<

p dir=”ltr”>· Collective Utilitarian Principle : mengambil tindakan yang menghasilkan nilai terbesar

<

p dir=”ltr”>· Risk Aversion : pilih yang memiliki resiko paling kecil

<

p dir=”ltr”>· No Free Lunch : semua tindakan yang kita lakukan tidaklah dianggap gratis atau tanpa kompensasi.

<

p dir=”ltr”>· The New York Times Test : asumsikan tindakan kita akan menjadi trending topic

<

p dir=”ltr”>Proses untuk menganalisis dilema etika:

<

p dir=”ltr”>Identifikasi dan jelaskan fakta
Tentukan konflik atau dilema dan identifikasi nilai orde 3. tinggi yang terlibat
Identifikasi para pemangku kepentingan
Identifikasi pilihan yang bisa Anda ambil
Identifikasi konsekuensi potensial dari pilihan Andat
Privasi dan Hak Informasi

<

p dir=”ltr”>Privasi merupakan hak setiap individu untuk bergerak sendiri, bebas dari pengawasan.

<

p dir=”ltr”>Informasi privasi yang berarti informasi tertentu tidak boleh disimpan sama sekali.

<

p dir=”ltr”>2. Kasus
Situs Poker online meraup keuntungan dengan cara berbeda dari situs judi lain seperti judi bola, judi togel atau live kasino. Di situs poker kemenangan anda bukan jadi milik bandar melainkan jadi uang pemain lain. Di turnamen online biasanya ada biaya masuk sebesar 10%. Kebanyakan perusahaan poker online mengambil untung dari komisi. Sebesar 5% dari total nilai di meja tengah jadi milik perusahaan poker. Kebanyakan jumlah kemenangan dibatasi di jumlah tertentu.

<

p dir=”ltr”>3. Evaluasi Bisnis
Bisnis yang kami jalani dalam kegiatan ecommerce kemungkinan melanggar aturan UU ITE pasal 35. Kasusnya adalah mengambil foto dari google untuk dijadikan foto dalam artikel di media sosial ecommerce kami. Hal ini mungkin akan berdampak pada pelanggaran UU ITE pasal 35 yang berbunyi setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Sanksinya pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.‪12.000.000.000,00‬ (dua belas miliar rupiah).

22 November, 2017 09:37

Dampak dari internet baik positif maupun negatif tidak akan pernah lepas dari bagaimana cara para user dalam menggunakannya.

Etika pada ecommerce sangat berguna dalam menghadapi isu isu akibat dampak negatif dari penggunaan internet. Dimana masalah masalah tersebut mencakup beberapa dimensi, yaitu isu publik, isu sosial, isu etis, individual, masyarakat an politik. Sementara masalah pada internet meliputi hak informasi, hak properti, pemerintahan dan kesejahteraan umum.

Etika ecommerce pun meliputi etika,tanggung jawab, akuntabilitas dan kewajiban. Adapun prinsip etika mencakup golden rules,universalisme,slippery slopecollective utillitarian,risk aversion,no free lunch dan newyork time test.

Kasus pelanggaran uu ite :

2015

Nando irwansyah ma’ali hujat perayaan nyepi di bali di akun media sosialnya. Dimana dia menghujat perayaan nyepi pada saat pertandingan bola dan langsung mendapatkan respon yang sangat banyak para netizen lain.

Hal ini merupakan pelanggaran terhadap uu ite pasal 28 ayat 2, yaitu menyebarkan informasi untuk menimbulkan permusuhan atau menyebarkan kebencian.

Evaluasi produk : kami masih menggunakan foto miliki orang lain di website kami tanpa seizin pemiliknya. Hal ini melanggar pasal 27 ayat 3 uu ite tahun 2008, yaitu tentang adanya larangan bagi orang orang yang dengan sengaja mendistribusikan dokumen dokumen elektronik tanpa seizin pihak yang yang memiliki dokumen tersebut. Hal ini akan di kenakan sanksi pidana selama 6 tahun atau denda sebesar 1 milyar

Dio Tutut_MB 3802_1401150303

nama: dio tututkelas: MB 3802
nim: 1401150303

  1. Resume Chapter 8

• Isu etika, politik, dan sosial dalam e-commerce

Internet dapat menimbulkan kejahatan baru, pengaruh lingkungan, dan ancaman sosial.

• Terdapat 4 kategori utama dari masalah:

  1. Hak informasi

  2. Hak properti

  3. Pemerintahan, dan

  4. Keamanan publik

• Dimensi-dimensi isu:

  1. Isu publik

  2. Isu sosial

  3. Isu etis

  4. Individu

  5. Masyarakat

  6. Politik

• 5 konsep dasar etika

  1. Etika

  2. Tanggung jawab

  3. Akuntabilitas

  4. Kewajiban

  5. Proses hukum

• Proses dalam menganalisis dilema etika

  1. Identifikasi kemudian jelaskan fakta

  2. Tentukan konflik/dilemma, identifikasi nilai

  3. Identifikasi pemangku kepentingan

  4. Identifikasi alternatif yang bisa dipakai

  5. Identifikasi konsekuensi potensial

• Kandidat Prinsip Etik

  1. Golden Rule – toleransi untuk menyadarkan diri sendiri untuk tidak melakukan suatu hal pada orang lain agar tidak diperlakukan dgn hal yg sama

  2. Universalism – ketika tidak bisa menindak suatu hal, maka tidak bisa menindak yang lainnya juga

  3. Slippery Slope – berulang kali melakukan hal yang sama dan tidak bisa dihindarkan

  4. Collective Utilitarian Principle – mengambil tindakan yang paling menguntungkan

  5. Risk Aversion – menghindari risiko dengan mengambil tindakan low risk

  6. No Free Lunch – seluruh tindakan tidak bisa digratiskan secara menyeluruh

  7. The New York Times Test – pikirkan bahwa tindakan yang akan dilakukan akan menimbulkan kontroversi dan menjadi trending, kemudian bagaimana dampaknya bagi diri atau orang sekitar

  8. The Social Contract Rule – prinsip individu yang dibuat akan diaplikasikan pada organisasinya.

• Privasi & Hak Informasinya

  1. Privasi – hak moral setiap individu untuk bergerak sendiri, bebas dari pengawasan, atau gangguan dari individu atau organisasi lain

  2. Informasi privasi – berhak untuk dilupakan dan tidak disimpan oleh individu lain terutama di internet atau media sosialnya

• Solusi Teknologi

  1. Pemblokiran spyware

  2. Pemblokiran pop-up ads

  3. Secured e-mail

  4. E-mail anonim

  5. Browsing secara anonim

  6. Cookie

  7. Program penghapusan data

  8. Pembuatan kesepakatan

Hak milik intelektual – seluruh produk berwujud maupun tidak berwujud dari pikiran manusia

  1. contoh kasus pasal 27

Dalam hal ini kasus yang diangkat yaitu tentang beberapa informasi yang diangkat oleh salah satu stasiun TV yang di anggap hoax dan menimbulkan perpecahann dan simpang siur antar informasi .

Unsur perbuatan pelanggaran : Teradapat pada pasal 28 ayat 1 dimana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Contoh lainya yaitu, salah satu stasiun TV menyebarkan berita bahwasanya rumah makan A menggunakan daging busuk pada masakanya, padahal berita tersebut belum berdasarkan bukti yang jelas dan nyata. Hal tersebut bisa merugikan pihak yang dituduh.

  1. evaluasi Bisnis

Di dalam bisnis yang dipunya masih belum bisa menampilkan gambar yang original dari produk kita, dan masih mengambil gambar dari pihak lain dan belum mendapatkan izin dari sumber.

Satria Efendi_1401154226_MB38.02

<

p dir=”ltr”>Satria Efendi – 1401154226 – MB-38-02
1. Resume Chapter 8
Penggunaan dapat menimbulkan dampak bagi pengguna dan orang lain yang menggunakan, baik dampak positif maupun dampak negatif maka untuk hal itu ada etika yang harus diperhatikan dalam penggunaan internet
Dimensi :

<

p dir=”ltr”>Isu publik
Isu social
Isu etis
Individual
Masyarakat
Politik
Masalah utama dalam internet:

<

p dir=”ltr”>· Hak Informasi

<

p dir=”ltr”>· Hak Properti

<

p dir=”ltr”>· Pemerintahan

<

p dir=”ltr”>· Keamanan dan Kesejahteran Umum.

<

p dir=”ltr”>Konsep umum etika :

<

p dir=”ltr”>· Etika

<

p dir=”ltr”>· Tanggung jawab

<

p dir=”ltr”>· Akuntabilitas

<

p dir=”ltr”>· Kewajiban
Kandidat Prinsip Etikal:
· Golden Rule : prinsip ini disebut dengan toleransi yang berarti jangan melakukan suatu hal pada orang lain jika kita tidak ingin diperlakukan demikian
· Universalism : apabila suatu tindakan tidak dapat dilakukan pada suatu hal, maka tindakan tersebut tidak dapat dilakukan pada semua hal atau bersifat universal
· Slippery Slope : sesuatu tidak baik jika di lakukan berulang kali contohnya jngan melakukan sesuatu yang susah untuk menghentikan keseringan dalam melakukannya
· Collective Utilitarian Principle : mengambil tindakan yang menghasilkan nilai terbesar bagi semuanya
· Risk Aversion : pilih yang memiliki resiko paling kecil atau terendah
· No Free Lunch : semua tindakan yang kita lakukan tidaklah dianggap gratis atau tanpa kompensasi. Maka perlu ada perjanjian terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu yg melibatkan pihak lain
· The New York Times Test : asumsikan tindakan kita akan menjadi trending topic apakah akan berdampak baik pada kita atau tidak semuanya akan kembali pada kita
Privasi & Hak Informasinya
1. Privasi – hak moral setiap individu untuk bergerak sendiri, bebas dari pengawasan, atau gangguan dari individu atau organisasi lain
2. Informasi privasi – berhak untuk dilupakan dan tidak disimpan oleh individu lain terutama di internet atau media sosialnya

<

p dir=”ltr”>2. Contoh kasus
Pelanggaran Pasal 36 :
Membobol tiket.com dan melakukan illegal akses ke citilink. Modusnya dengan memesan sejumlah tiket dengan menggunakan akun milik PT Citilink melalui aplikasi tiket.com. “Mereka memesan tiket domestik dengan rute penerbangan ke beberapa kota dari Sabang sampai Merauke”.

<

p dir=”ltr”>Unsur perbuatan
Pasal 46 ayat (1), (2) dan (3) juncto Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3) dan atau Pasal 51 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 35 dan/atau Pasal 36 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 363 KUHP dan/atau Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
3. Review kembali marketing bisnis pada kelompok
Sejauh ini pada bisnis kami belum ada pelanggaran etika ataupun pelanggaran terkait uu ite

Nada Khoiriyyah_1401150322_Mb3802

Nama: Nada Khoiriyyah
Nim: 1401150322
kelas: Mb-38-02

  1. Resume

Golden Rule adalah prinsip etika yang bisa mengevaluasi kegiatan yang ada dalam e-commerce. Golden Rule juga sapat dideskripsikan sebagai sesuatu yang dilakukan pada oranglain sebagaimana anda ingin diperlakukan oleh orang lain. Golden Rule terdiri dari

  1. Univesalism yaitu memikirkan kembali apa yang akan dilakukan pada suatu kasus,
  2. Slippery Slope yaitu apabila sebuah situasi tidak bisa dilakukan berulangkali, maka lebih baik tidak melakukan apapun.
  3. Collective utilatarian principle yaitu mengambil tindakan yang paling menghasilkan nilai terbesa
  4. risk aversion yaitu ambil tindakan yg memiliki risiko terkecil.
  5. no free lunch yaitu mengasumsikan bahwa setiap benda yg berwujud atau tidak itu dimiliki oleh seseorang.
  6. The new your times test yaitu pikirkan kembali apakan tindakan yg dilakukan akan menjadi berita utama di surat kabar.
  7. the social contact rule yaitu apakah anda mau tinggal dalam komunitas dimana prinsip yang anda dukung menjadi prinsip organisasi bagi seluruh komunitas. UU ITE mengatur hal-hal sebagai berikut : tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum seperti tanda tangan konvesional, alat butik elektronik diakui sebagai alat bukti, uu ite berlaku untuk seluruh rakyat indonesia.
  1. Kasus
    Penahanan seorang pengguna media sosial atas konten yang diunggah kini tengah menjadi perhatian nasional. Florence Sihombing, mahasiswa S2 Universitas Gajah Mada Yogyakarta, harus mendekam di sel Polda DIY usai dilaporkan menghina masyarakat Yogya di akun Path miliknya.

Florence dijerat Pasal 27 ayat 3 terkait informasi elektronik yang dianggap menghina dan mencemarkan nama baik.

Nasib yang dialami Florence itu bukan pertama kalinya. Sejak UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disahkan April 2008, regulasi ini sudah menjerat beberapa korban di platfrom elektronik. Menurut Catatan Ringkas Tata Kelola dan Praktik Internet di Indonesia ICT Watch, UU itu telah memakan 32 korban pencemaran nama baik.

Jerat itu terdapat pada Pasal 27 ayat 3 UU ITE mengancam siapa pun yang mendistribusikan dokumen atau informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.

Sedangkan Pasal 28 UU itu juga memuat pelarangan penyebaran informasi yang menyebarkan kebencian.

  1. Review
    Tidak ada yang melanggar ITE. Semua yang ada dalam web kami adalah milik kami sendiri, tidak ada jiplakan ataupun yang melanggar lainnya.