RIAN DARMAWAN _ MB-38-02_1401144332

RESUME chapter 8 : Ethical, social, dan political issues in e-commerce.
Internet, sama seperti teknologi lainnya, dapat menimbulkan kejahatan baru, pengaruh lingkungan, dan ancaman social.
Terdapat 4 kategori utama dari masalah:
1. Hak informasi
2. Hak properti
3. Pemerintahan, dan
4. Keamanan publik
Dimensi-dimensi isu:
1. Isu publik
2. Isu sosial
3. Isu etis
4. Individu
5. Masyarakat
6. Politik
5 konsep dasar etika
1. Etika
2. Tanggung jawab
3. Akuntabilitas
4. Kewajiban
5. Proses hukum
Proses dalam menganalisis dilema etika
1. Identifikasi kemudian jelaskan fakta
2. Tentukan konflik/dilemma, identifikasi nilai
3. Identifikasi pemangku kepentingan
4. Identifikasi alternatif yang bisa dipakai
5. Identifikasi konsekuensi potensial
Kandidat Prinsip Etik
1. Golden Rule – toleransi untuk menyadarkan diri sendiri untuk tidak melakukan suatu hal pada orang lain agar tidak diperlakukan dgn hal yg sama
2. Universalism – ketika tidak bisa menindak suatu hal, maka tidak bisa menindak yang lainnya juga
3. Slippery Slope – berulang kali melakukan hal yang sama dan tidak bisa dihindarkan
4. Collective Utilitarian Principle – Mengambil tindakan yang paling menguntungkan
5. Risk Aversion – menghindari risiko dengan mengambil tindakan low risk
6. No Free Lunch – seluruh tindakan tidak bisa digratiskan secara menyeluruh
7. The New York Times Test – pikirkan bahwa tindakan yang akan dilakukan akan menimbulkan kontroversi dan menjadi trending, kemudian bagaimana dampaknya bagi diri atau orang sekitar
8. The Social Contract Rule – prinsip individu yang dibuat akan diaplikasikan pada organisasinya
Privasi & Hak Informasinya
1. Privasi – hak moral setiap individu untuk bergerak sendiri, bebas dari pengawasan, atau gangguan dari individu atau organisasi lain
2. Informasi privasi – berhak untuk dilupakan dan tidak disimpan oleh individu lain terutama di internet atau media sosialnya
Solusi Teknologi
1. Pemblokiran spyware
2. Pemblokiran pop-up ads
3. Secured e-mail
4. E-mail anonim
5. Browsing secara anonim
6. Cookie
7. Program penghapusan data
8. Pembuatan kesepakatan

STUDI KASUS
Nasib apes menghampiri seorang blogger. Musni Umar, ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman penjara oleh polisi. Semua berawal dari tulisan Musni di blog pribadinya, http://musniumar.wordpress.com yang membeberkan tentang dugaan penyelewengan dana pungutan sekolah terhadap siswa SMAN 70 Jakarta.
Tulisan di blog tertanggal 15 Februari 2011, berjudul: Dr. Musni Umar: Teladani Kejujuran Rasulullah SAW Dalam Memimpin Sekolah tersebut membuat Musni dituntut dengan tuduhan “pencemaran nama baik” oleh Komite Sekolah SMAN 70 Jakarta.
“Secara substantif, informasi dan pendapat yang disampaikan oleh anggota masyarakat sebagaimana yang dilakukan oleh Sdr. Musni Umar dipandang sebagai sesuatu yang baik, faktual, dan mengandung informasi berharga bukan saja bagi anggota masyarakat lainnya, tetapi juga amat diperlukan bagi aparat penegak hukum, seperti Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, serta para pihak yang konsern terhadap perbaikan negeri ini agar bebas dari tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang,” demikian pernyataan Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) yang diterima Internet Sehat, menanggapi kasus blogger Musni.
PPWI mengutip UUD Tahun 1945 pasal 28F yang menegaskan “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Oleh karena itu, setiap penyiaran, penayangan, dan penyampaian suara, pendapat, aspirasi, buah pikiran, dan gagasan di media massa, termasuk media online, blog, dan jejaring sosial harus dihargai dan dijamin keberadaannya.
Menurut PPWI, tulisan Musni di blog itu bukanlah sebagai sesuatu yang bersifat fitnah, kebohongan, maupun membahayakan bangsa dan negara, yang oleh karena itu sudah sepantasnya untuk diapresiasi dan dijadikan bahan masukan awal yang harus ditindak-lanjuti oleh aparat berwenang untuk di-investigasi dan diusut tentang dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pejabat di SMAN 70 Jakarta.
PPWI yang diketuai oleh Wilson Lalengke tersebut mendesak Kepolisian Republik Indonesia untuk menghentikan proses penyidikan dan penetapan sebagai tersangka tindak pidana terhadap Sdr. Musni Umar, dan segera menindak lanjuti laporan dugaan korupsi yang dilaporkan yang bersangkutan melalui tulisan di blog tersebut.

EVALUASI
Tidak. Karena segala yang ditampilkan dalam website kami baik dari foto, merk maupun caption kami pikirkan sendiri tanpa menjiplak dari manapun. Foto kami mengambil dari produk handmade kami. Segala yang berada dalam web kami merupakan pemikiran dari anggota kelompok kami.

Neza Nurul Amalia 1401154406 MB38-02 22 November 2017

RESUME:

Internet memiliki dampak yang positif maupun negatif bagi penggunanya tergantung bagaimana pengguna ini menggunakan internet tersebut.
adapun

Masalah utama dalam internet:
a. Hak Informasi
b. Hak Properti
c. Pemerintahan
d. Keamanan dan Kesejahteran Umum.

Konsep umum etika :
a. Etika
b. Tanggung jawab
c. Akuntabilitas
d. Kewajiban

Kandidat Prinsip Etikal:

a. Golden Rule : prinsip ini disebut dengan toleransi
b. Universalism : apabila suatu tindakan tidak dapat dilakukan pada suatu hal, maka tindakan tersebut tidak dapat dilakukan pada semua hal
c. Slippery Slope : sesuatu tidak baik jika di lakukan berulang kali
d. Collective Utilitarian Principle : mengambil tindakan yang menghasilkan nilai terbesar
e. Risk Aversion : pilih yang memiliki resiko paling kecil
f. No Free Lunch : semua tindakan yang kita lakukan tidaklah dianggap gratis atau tanpa kompensasi.
g. The New York Times Test : asumsikan tindakan kita akan menjadi trending topik

Proses untuk menganalisis dilema etika:
* Identifikasi dan jelaskan fakta
* Tentukan konflik atau dilema dan identifikasi nilai orde 3. tinggi yang terlibat
* Identifikasi para pemangku kepentingan
* Identifikasi pilihan yang bisa Anda ambil
* Identifikasi konsekuensi potensial dari pilihan Anda

Privasi dan Hak Informasi
Privasi merupakan hak setiap individu untuk bergerak sendiri, bebas dari pengawasan.
Informasi privasi yang berarti informasi tertentu tidak boleh disimpan sama sekali.

kasus pelanggaran ITE:

Pelanggaran Terhadap UU ITE
Seperti yang kita ketahui, kasus Prita Mulyasari merupakan kasus pelanggaran terhadap UU ITE yang mengemparkan Indonesia. Nyaris berbulan-bulan kasus ini mendapat sorotan masyarakat lewat media elektronik, media cetak dan jaringan sosial seperti facebook dan twitter.
Prita Mulyasari adalah seorang ibu rumah tangga, mantan pasien Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutra Tangerang. Saat dirawat di Rumah Sakit tersebut Prita tidak mendapat kesembuhan namun penyakitnya malah bertambah parah. Pihak rumah sakit tidak memberikan keterangan yang pasti mengenai penyakit Prita, serta pihak Rumah Sakitpun tidak memberikan rekam medis yang diperlukan oleh Prita. Kemudian Prita Mulyasari mengeluhkan pelayanan rumah sakit tersebut melalui surat elektronik yang kemudian menyebar ke berbagai mailing list di dunia maya. Akibatnya, pihak Rumah Sakit Omni Internasional marah, dan merasa dicemarkan.
Lalu RS Omni International mengadukan Prita Mulyasari secara pidana. Sebelumnya Prita Mulyasari sudah diputus bersalah dalam pengadilan perdata. Dan waktu itupun Prita sempat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang sejak 13 Mei 2009 karena dijerat pasal pencemaran nama baik dengan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kasus ini kemudian banyak menyedot perhatian publik yang berimbas dengan munculnya gerakan solidaritas “Koin Kepedulian untuk Prita”. Pada tanggal 29 Desember 2009, Ibu Prita Mulyasari divonis Bebas oleh Pengadilan Negeri Tangerang.
Contoh kasus di atas merupakan contoh kasus mengenai pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 pasal 27 ayat 3 tahun 2008 tentang UU ITE. Dalam pasal tersebut tertuliskan bahwa: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik.

review bisnis:
bisnis kami ada yang melanggar ITE yaitu menggunakan sembarang foto profile yang ada di goole tanpa mencantumkan sumber foto. Namun sudah akan kami ganti.

Tugas Individu E-Commorce; Rizkya Putri K 1401140035

  1. RESUME

Internet dapat menimbulkan berbagai macam dampak. Trdapat dampak buruk ataupun baik, hal tersebut tergantung bagaimana kita menggunakan internet.

Terdapat 4 masalah utama dalam internet:

  • Hak Informasi
  • Hak Properti
  • Pemerintah
  • Keamanan dan Kesejahteraan Umum

Dimensi-dimensi isu:
– Isu publik
– Isu sosial
– Isu etis
– Individu
– Masyarakat
– Politik

Konsep dasar etika
– Etika
– Tanggung jawab
– Akuntabilitas
– Kewajiban
– Proses hukum

Proses dalam menganalisis dilema etika
– Identifikasi kemudian jelaskan fakta
– Tentukan konflik/dilemma, identifikasi nilai
– Identifikasi pemangku kepentingan
– Identifikasi alternatif yang bisa dipakai
– Identifikasi konsekuensi potensial

2.CONTOH KASUS PELANGGARAN UU ITE DI INDONESIA

Pasal 28:

Kasus : Nando Irwansyah Ma’ali Hujat perayaan Nyepi di bali
Yang mana pemuta asalah NTB ini menghujat perayaan nyepi, dikarena saat hari itu ada pertandingan bola, karena hari nyepi tidak di perbolehkan nonton, olehh seba itu pemuda tersebut menghujat di akun sosial media milinya.

Unsur perbuatan :
Masuk pada pasal 28 ayat2, menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebenciaan dan permusuhan.

https://sosialberita.net/2015/03/24/nando-irwansyah-mali-hujat-perayaan-hari-nyepi-di-facebook-yang-kini-di-usut-polda-bali/4354

3.EVALUASI KELOMPOK KAMI

kami menggunakan foto yang bukan milik pribadi tanpa seizin yang punya foto, hal ini melanggar UU ITE pasal 27 ayat (3) tahun 2008 yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ancaman pidana pasal 45(1) KUHP. Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Diatur pula dalam KUHP pasal 282 mengenai kejahatan terhadap kesusilaan.”

MB38-02 Neza Nurul Amalia 22 November 2017

RESUME:

Internet memiliki dampak yang positif maupun negatif bagi penggunanya tergantung bagaimana pengguna ini menggunakan internet tersebut.
adapun

Masalah utama dalam internet:
a. Hak Informasi
b. Hak Properti
c. Pemerintahan
d. Keamanan dan Kesejahteran Umum.

Konsep umum etika :
a. Etika
b. Tanggung jawab
c. Akuntabilitas
d. Kewajiban

Kandidat Prinsip Etikal:

a. Golden Rule : prinsip ini disebut dengan toleransi
b. Universalism : apabila suatu tindakan tidak dapat dilakukan pada suatu hal, maka tindakan tersebut tidak dapat dilakukan pada semua hal
c. Slippery Slope : sesuatu tidak baik jika di lakukan berulang kali
d. Collective Utilitarian Principle : mengambil tindakan yang menghasilkan nilai terbesar
e. Risk Aversion : pilih yang memiliki resiko paling kecil
f. No Free Lunch : semua tindakan yang kita lakukan tidaklah dianggap gratis atau tanpa kompensasi.
g. The New York Times Test : asumsikan tindakan kita akan menjadi trending topik

Proses untuk menganalisis dilema etika:
* Identifikasi dan jelaskan fakta
* Tentukan konflik atau dilema dan identifikasi nilai orde 3. tinggi yang terlibat
* Identifikasi para pemangku kepentingan
* Identifikasi pilihan yang bisa Anda ambil
* Identifikasi konsekuensi potensial dari pilihan Anda

Privasi dan Hak Informasi
Privasi merupakan hak setiap individu untuk bergerak sendiri, bebas dari pengawasan.
Informasi privasi yang berarti informasi tertentu tidak boleh disimpan sama sekali.

kasus pelanggaran ITE:

Pelanggaran Terhadap UU ITE
Seperti yang kita ketahui, kasus Prita Mulyasari merupakan kasus pelanggaran terhadap UU ITE yang mengemparkan Indonesia. Nyaris berbulan-bulan kasus ini mendapat sorotan masyarakat lewat media elektronik, media cetak dan jaringan sosial seperti facebook dan twitter.
Prita Mulyasari adalah seorang ibu rumah tangga, mantan pasien Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutra Tangerang. Saat dirawat di Rumah Sakit tersebut Prita tidak mendapat kesembuhan namun penyakitnya malah bertambah parah. Pihak rumah sakit tidak memberikan keterangan yang pasti mengenai penyakit Prita, serta pihak Rumah Sakitpun tidak memberikan rekam medis yang diperlukan oleh Prita. Kemudian Prita Mulyasari mengeluhkan pelayanan rumah sakit tersebut melalui surat elektronik yang kemudian menyebar ke berbagai mailing list di dunia maya. Akibatnya, pihak Rumah Sakit Omni Internasional marah, dan merasa dicemarkan.
Lalu RS Omni International mengadukan Prita Mulyasari secara pidana. Sebelumnya Prita Mulyasari sudah diputus bersalah dalam pengadilan perdata. Dan waktu itupun Prita sempat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang sejak 13 Mei 2009 karena dijerat pasal pencemaran nama baik dengan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kasus ini kemudian banyak menyedot perhatian publik yang berimbas dengan munculnya gerakan solidaritas “Koin Kepedulian untuk Prita”. Pada tanggal 29 Desember 2009, Ibu Prita Mulyasari divonis Bebas oleh Pengadilan Negeri Tangerang.
Contoh kasus di atas merupakan contoh kasus mengenai pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 pasal 27 ayat 3 tahun 2008 tentang UU ITE. Dalam pasal tersebut tertuliskan bahwa: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik.

review bisnis:
bisnis kami ada yang melanggar ITE yaitu menggunakan sembarang foto profile yang ada di goole tanpa mencantumkan sumber foto. Namun sudah akan kami ganti.

Tugas Individu 22 november 2017

Anwar Rasyid Lubis
1401144354
MB-39-02

  1. Resume Chapter 8

Ethical, social, dan political issues in e-commerce
Privasi dan hak informasi
 Privasi merupakan hak moral setiap individu untuk bergerak sendiri, bebas dari pengawasan, atau gangguan dari individu atau organisasi lain.
 Informasi privasi, berhak untuk dilupakan. Hal ini dimaksudkan, informasi tertentu tidak boleh disimpan sama sekali. Termasuk pula pelacakan perilaku internet, situs social, dan perangkat seluler.
Merk dagang
 Mengidektifikasi, membedakan barang, dan menunjukkan sumbernya.
 Dengan tujuan untuk memastikan konsumen mendapatkan apa yang dibayar atau diharapkan bias diterima, dan lindungan bagi pemilik dari pembajakan dan penyalahgunaan
Keamanan dan kesejahteraan masyarakat
 Perlindungan anak dan sentiment kuat terhdap pornografi
 Upaya untuk mengendalikan perjudian dan membatasi perjualan obat-obatan terlarang dan rokok.
Trade Mark
• Mengidentifikasi, membedakan barang, dan menunjukkan sumber mereka
• Tujuan
– Pastikan konsumen mendapat apa yang dibayar untuk / diharapkan untuk menerima
– Melindungi pemilik melawan pembajakan dan penyalahgunaan.

• Pelanggaran :
– kebingungan pasar
– itikad buruk

Trade Mark dan Internet :
• Cybersquatting and brand-jacking
Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA) :
• Cyberpiracy

Typosquatting :
• Metatagging
• Keywording
• Linking and deep linking
• Framing
• lingkungan mode campuran
Mobile dan isu privasi berdasarkan lokasi
 Aplikasi smartphone, mamantau dan menyimpan lokasi pengguna
 42% pengguna mengatakan privasi menjadi focus utama
 Privasi pada mobile bekerja dengan membutuhkan informasi konsumen tentang pengumpulan data

Hak cipta
 Merupakan perlindungan atas ide atau karya dari penjiplakan oleh pihak lain dalam periode tertentu

Biaya dan manfaat harus dipertimbangkan dengan cermat, terutama bila tidak ada pedoman hukum atau budaya yang jelas
Isu yang diangkat oleh Internet dan e-commerce dapat dilihat pada tingkat individu, sosial, dan politik
Empat kategori utama masalah:
 Hak informasi
 Hak milik
 Pemerintahan
 Keamanan dan kesejahteraan umum
Konsep umum etika
 Etika
 Tanggung jawab
 Akuntabilitas
 Kewajiban
 Karena proses hukum sudah diketahui dan dipahami
Proses untuk menganalisis dilema etika:
1. Identifikasi dan jelaskan fakta
2. Tentukan konflik atau dilema dan identifikasi nilai orde 3. tinggi yang terlibat
3. Identifikasi para pemangku kepentingan
4. Identifikasi pilihan yang bisa Anda ambil
5. Identifikasi konsekuensi potensial dari pilihan Anda
Candidate Ethical Principles
 Golden Rule
prinsip ini dapat juga disebut dengan toleransi, jangan melakukan suatu hal pada orang lain jika anda tidak ingin diperlakukan yang sama oleh orang lain.Universalism
 Slippery Slope
sesuatu yang tidak baik jika kita lakukan berulang kali.Collective Utilitarian Principle
 Risk Aversion
ambil tindakan yang memiliki resiko paling kecil.The New York Times Test
 The Social Contract Rule
prinsip yang anda berikan akan menjadi prinsip bagi organisasi yang anda ikuti.

  1. Contoh kasus:

Pada tahun 2017 ada seorang yang bernama Dwi hartanto yang mengaku sebagai penerus habibie. Dia menyebarkan berita bohong ke internet dan dunia maya, dia mengaku pencapaiannya saat ini sudah sampai seperti habibie. Masyarakat di sosial media percaya tapi di selidiki ternyata berita itu hanya isu belaka. ini menyangkut pasal 28 ayat 1 (penyebarkan berita bohong)

3 . Tidak. Karena segala yang ditampilkan dalam website kami baik dari foto, merk maupun caption kami pikirkan sendiri tanpa menjiplak dari manapun. Foto kami mengambil dari produk handmade kami. Segala yang berada dalam web kami merupakan pemikiran dari anggota kelompok kami.

22 November, 2017 09:11

TUGAS INDIVIDU
Triki Aulia Akbar
1401142145

RESUME CHAPTER 8

Internet dapat menimbulkan dampak negative maupun positif . Dampak ini bergantung bagaiamana cara kita menggunakan nya

Etika, sosial, dan politik dalam ecommerce berguna untuk mengatasi masalah dan menyesuaikan sesuai standar pada umumnya

Dimensi :
Isu publikIsu socialIsu etisIndividualMasyarakatPolitik

Masalah utama dalam internet:
– Hak Informasi
– Hak Properti
– Pemerintahan
– Keamanan dan Kesejahteran Umum.

Konsep umum etika :
– Etika
– Tanggung jawab
– Akuntabilitas
– Kewajiban

Kandidat Prinsip Etikal:

  • Golden Rule : prinsip ini disebut dengan toleransi yang berarti jangan melakukan suatu hal pada orang lain jika kita tidak ingin diperlakukan demikian
  • Universalism : apabila suatu tindakan tidak dapat dilakukan pada suatu hal, maka tindakan tersebut tidak dapat dilakukan pada semua hal
  • Slippery Slope : sesuatu tidak baik jika di lakukan berulang kali
  • collective Utilitarian Principle : mengambil tindakan yang menghasilkan nilai terbesar
  • Risk Aversion : pilih yang memiliki resiko paling kecil
  • No Free Lunch : semua tindakan yang kita lakukan tidaklah dianggap gratis atau tanpa kompensasi.
  • The New York Times Test : asumsikan tindakan kita akan menjadi trending topic

Proses untuk menganalisis dilema etika:
– Identifikasi dan jelaskan faktaTentukan konflik atau dilema dan identifikasi nilai orde 3. tinggi yang terlibatIdentifikasi para pemangku kepentinganIdentifikasi pilihan yang bisa Anda ambilIdentifikasi konsekuensi potensial dari pilihan Andat

Privasi dan Hak Informasi

  • Privasi merupakan hak setiap individu untuk bergerak sendiri, bebas dari pengawasan.
  • Informasi privasi yang berarti informasi tertentu tidak boleh disimpan sama sekali.
  1. CONTOH KASUS PELANGGARAN UU ITE

Harianjogja.com, JAKARTA – Situs milik Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) diretas. Pelaku diduga orang yang tak setuju dengan langkah KPAI yang ikut mendukung pelarangan beberapa game online.

Halaman situs KPAI menjadi hitam. Ada pesan dari peretas yang mengaku sebagai Haikal-Maniak Kasur ini. Dia menyoal soal pelarangan game online. Peretasan dilakukan sejak Minggu (1/5/2016).

Di situs itu muncul tulisan “fix ur sec first b4 talking about game” atau “perbaiki keamanan Anda dahulu sebelum berbicara mengenai game”.

Hingga kini, situs KPAI masih belum bisa diakses, namun pihak pengelola situs tersebut tampaknya telah bertindak dengan mematikan akses ke server mereka.

Sebelumnya, KPAI mendapatkan banyak kritikan darinetizenperihal pernyataannya yang akan memblokir 15 game. Netizen yang juga sebagian besar merupakan dari kalangan gamermengatakan bahwa mereka menolak pemblokiran 15 game tersebut.

Beberapa game yang akan diblokir adalah Grand Theft Auto, Mortal Kombat, Point Blank, Counter Strike, World of Warcraft, Call of Duty, Cross Fire, War Rock, Atlantica, Bully, dan Conflict Vietnam.

Terkait hal ini, KPAI mengaku tak gentar. “KPAI tak akan gentar. Akan terus lawan penjahat perlindungan anak. Web KPAI diretas pascaupaya pemblokiran situs games online yang merusak anak-anak,” jelas Ketua KPAI Asrorun Niam, seperti dilansir detikcom, Senin (2/5/2016).

Niam menjelaskan, pelaku peretasan ini diduga dilakukan pihak-pihak yang mengambil untung dari kasus kejahatan anak.

“KPAI akan terus berkomitmen mewujudkan upaya perlindungan anak secara total,” imbuh Niam.

  1. EVALUASI TUGAS KELOMPOK

– Logo journeey terkena copyright (UU ITE tahun 2008 nomor 11)
– Tidak membayar pajak (SIUP)

Tugas Individu E-Commerce Novaya Sheila /1401144416 ( MB-38-02)

  1. Resume Chapter 8

Internet dapat menimbulkan kejahatan baru, mempengaruhi lingkungan, dan mengancam nilai-nilai sosial. Maka dari itu harus sangat mempertimbangkan biaya dan manfaat penggunaannya.

Internet dapat menghadirkan isu-isu baru

4 kategori isu :

-Kebijakan informasi

-Kebijakan properti

-Kebijakan pemerintahan

-Kesejahteraan sosial

Etika itu adalah pembelajaran tentang prinsip untuk menentukan benar dan salah.

Proses untuk menganalisis dilema etika:

–identifikasi fakta

–menjelaskan konfliknya

–identifikasi stakeholder

–identifikasi pilihan

–identifikasi konsekuensi yang akan dihadapi oleh pilihan yang kita ambil

Prinsip etika

–golden rules

–universalism

–slippery slope

–collective utilitarian principle

–minimalisir resiko

–tidak ada lunch gratis

–new york times test

–social contract rules

Privacy itu sendiri adalah hak individu untuk ditinggalkan sendiri dengan urusannya.

Tipe data yang bisa terkoleksi adalah:

–nama, alamat, phone, email, nomor sosial

–akun bank, gender, usia, pendidikan

–transaksi data dan tipe browser

Solusi teknologi:

–spyware blockers

–pop-up blockers

–email yang aman

–anonymus remailers

–anonymus surfing

–cookie

–program penghapusan file

–policy generators

–enkripsi dengan public key

3 tipe proteksi:

–copyright

–patent

–trademark

  1. Contoh Kasus UU ITE
  • Kasus 1 : Pasal 30 UU ITE Tahun 2008 (Cracking, Hacking, Illegal Access)

Pasal 30 ayat 1 bertuliskan : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.”

Contoh dari pelangggaran pasal tersebut yaitu ketika seseorang menggunakan komputer, hp, atau elektronik lainnya tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan atau dengan memaksakan ijin dari pemiliknya.

Jika seseorang ingin melaporkan orang yang dianggapnya telah mengakses komputer miliknya maka orang yang dilaporkan tersebut dapat dikenai sanksi sesuai pasal 46 ayat (1) yang berbunyi : “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

  • Kasus 2 : Pelanggaran Terhadap UU ITE

Seperti yang kita ketahui, kasus Prita Mulyasari merupakan kasus pelanggaran terhadap UU ITE yang mengemparkan Indonesia. Nyaris berbulan-bulan kasus ini mendapat sorotan masyarakat lewat media elektronik, media cetak dan jaringan sosial seperti facebook dan twitter.

Prita Mulyasari adalah seorang ibu rumah tangga, mantan pasien Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutra Tangerang. Saat dirawat di Rumah Sakit tersebut Prita tidak mendapat kesembuhan namun penyakitnya malah bertambah parah. Pihak rumah sakit tidak memberikan keterangan yang pasti mengenai penyakit Prita, serta pihak Rumah Sakitpun tidak memberikan rekam medis yang diperlukan oleh Prita. Kemudian Prita Mulyasari mengeluhkan pelayanan rumah sakit tersebut melalui surat elektronik yang kemudian menyebar ke berbagai mailing list di dunia maya. Akibatnya, pihak Rumah Sakit Omni Internasional marah, dan merasa dicemarkan.

Lalu RS Omni International mengadukan Prita Mulyasari secara pidana. Sebelumnya Prita Mulyasari sudah diputus bersalah dalam pengadilan perdata. Dan waktu itupun Prita sempat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang sejak 13 Mei 2009 karena dijerat pasal pencemaran nama baik dengan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kasus ini kemudian banyak menyedot perhatian publik yang berimbas dengan munculnya gerakan solidaritas “Koin Kepedulian untuk Prita”. Pada tanggal 29 Desember 2009, Ibu Prita Mulyasari divonis Bebas oleh Pengadilan Negeri Tangerang.

Contoh kasus di atas merupakan contoh kasus mengenai pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 pasal 27 ayat 3 tahun 2008 tentang UU ITE. Dalam pasal tersebut tertuliskan bahwa: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik.

Sejak awal Dewan Pers sudah menolak keras dan meminta pemerintah dan DPR untuk meninjau kembali keberadaan isi dari beberapa pasal yang terdapat dalam UU ITE tersebut. Karena Undang-undang tersebut sangat berbahaya dan telah membatasi kebebasan berekspresi (mengeluarkan pendapat) seseorang. Selain itu beberapa aliansi menilai : bahwa rumusan pasal tersebut sangatlah lentur dan bersifat keranjang sampah dan multi intrepretasi. Rumusan tersebut tidak hanya menjangkau pembuat muatan tetapi juga penyebar dan para moderator milis, maupun individu yang melakukan forward ke alamat tertentu.

Oleh karena itu dengan adanya hukum tertulis yang telah mengatur kita hendaknya kita selalu berhati-hati dalam berkomunikasi menggunakan media. Menurut saya dengan adanya kasus yang telah menimpa Prita menjadi tersangka atas pencemaran nama baik/ dan mendapat sanksi ancaman penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp. 1 M, kita harus lebih berhati-hati dalam menghadapi perkembangan Teknologi di era globaliosasi ini. Hendaknya kita dapat mengontrol diri kita sendiri jika akan menulis di sebuah akun. Kasus Prita ini seharusnya kita jadikan pelajaran untuk melakukan intropeksi diri guna memperbaiki sistem hukum dan Undang-undang yang banyak menimbulkan perdebatan dan pertentangan. Selain itu seharusnya pihak membuat undang-undang hendaknya lebih jelas dan lebih teliti dalam memberikan sanksi sesuai dengan aturan dalam UU yang berlaku. Hukum yang telah ada memang kadang kurang bisa terima dengan baik dan menimbulkan perdebatan di berbagai kalangan. Bayangkan saja ketika kasus tersebut menimpa rakyat miskin. Sedangkan jika dibandingkan dengan kasus korupsi yang terjadi di Negara kita, hal itu kurang sepadan dan seolah hukum.

  1. Tidak. Karena segala yang ditampilkan dalam website kami baik dari foto, merk maupun caption kami pikirkan sendiri tanpa menjiplak dari manapun. Foto kami mengambil dari produk handmade kami. Segala yang berada dalam web kami merupakan pemikiran dari anggota kelompok kami.

22 November, 2017 09:10

Nama : Suci Trisno Putri

Npm : 1401144409

Kelas : mb-38-02

  1. RESUME CHAPTER 8

Internet dapat menimbulkan kejahatan baru, mempengaruhi lingkungan, dan mengancam nilai-nilai sosial.

4 kategori isu :

-Kebijakan informasi

-Kebijakan properti

-Kebijakan pemerintahan

-Kesejahteraan sosial

Etika itu adalah pembelajaran tentang prinsip untuk menentukan benar dan salah.

Proses untuk menganalisis dilema etika:

–identifikasi fakta

–menjelaskan konfliknya

–identifikasi stakeholder

–identifikasi pilihan

–identifikasi konsekuensi yang akan dihadapi oleh pilihan yang kita ambil

Prinsip etika

–golden rules

–universalism

–slippery slope

–collective utilitarian principle

–minimalisir resiko

–tidak ada lunch gratis

–new york times test

–social contract rules

Privacy itu sendiri adalah hak individu untuk ditinggalkan sendiri dengan urusannya.

Tipe data yang bisa terkoleksi adalah:

–nama, alamat, phone, email, nomor sosial

–akun bank, gender, usia, pendidikan

–transaksi data dan tipe browser

Solusi teknologi:

–spyware blockers

–pop-up blockers

–email yang aman

–anonymus remailers

–anonymus surfing

–cookie

–program penghapusan file

–policy generators

–enkripsi dengan public key

3 tipe proteksi:

–copyright

–patent

–trademark

  1. KASUS MENGENAI UU ITE

JAKARTA – Ketentuan registrasi ulang bagi pelanggan telekomunikasi kartu prabayar masih menuai prokontra. Yang dipersoalkan adalah aturan mencantumkan nomor kartu keluarga (KK) saat registrasi, baik melalui SMS maupun gerai operator.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi dalam Pasal 3 menyebutkan, pelaksanaan registrasi calon pelanggan prabayar dilakukan dengan menggunakan identitas calon pelanggan, yakni Nomor MSISDN atau Nomor Pelanggan yang digunakan dan NIK bagi Warga Negara Indonesia.

“Dari pasal yang ada dalam permen (peraturan menteri) tidak disebutkan adanya pencantuman nomor KK saat pendaftaran. Ada apa ini?” kata Soleman B Ponto kepada SINDOnews, Kamis (9/11/2017).

Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI ini menilai registrasi ulang kartu prabayar memang perlu dilakukan. Tetapi sebaiknya sesuai dengan kebutuhan dan aturan yang berlaku.

“Nah di gerai operator dalam form-nya diminta mengisi nama ibu atau nomor KK. Ini yang tidak benar, seharusnya hanya NIK (nomor induk kependudukan). Ditambah lagi harus tanda tangan,” bebernya .

Dia menegaskan, nomor KK jika diketahui seseorang bisa dimanfaatkan untuk kejahatan, khususnya perbankan. Sebab di sana tercantum nama ibu dan anak-anaknya.

“Nomor KK bila diakses akan membuka nama orang tua dan anak. Jika si anak punya rekening, kartu kredit, atau apa pun yang berhubungan dengan perbankan, maka ada potensi pembobolan,” sebut Ponto.

Khusus di gerai operator, dia mempertanyakan keamanan data dari pelanggan yang registrasi ulang. Karena belum ada jaminan pasti data akan aman.

“Saya khawatir gagalnya registrasi ada permainan sehingga memaksa pelanggan mendatangi gerai. Pelanggan prabayar banyak dari kalangan menengah ke bawah yang tidak terlalu kritis terhadap hal-hal seperti ini. Kita harus ingatkan ini data penting. Saya berharap masyarakat menunda pendaftaran sampai ada perbaikan,” tandasnya.

Dia pun meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melihat kembali kekurangan dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Sementara itu, Noor Iza, Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika menegaskan, adanya ketentuan memuat nama ibu atau nomor KK di dalam form di gerai seperti yang dinyatakan dalam permen registrasi.

“Pelanggan diminta memuat nama ibu atau no KK,” ungkapnya.

Saat SINDOnews menelusuri revisi permen memang ada lampiran yang meminta pelanggan mengisi nama ibu kandung. Atau bisa juga memilih opsi nomor kartu keluarga. Form ini harus diisi oleh pelanggan yang gagal melakukan registrasi.

3.Review kembali bisnis anda (marketing-nya) ada yang melanggar etika tidak?

Tidak, karena segala sesuatu yang ditampilkan dari website tidak berasal dari manapun, melainkan hasil sendiri, seperti foto nya kita sendiri untuk hijab, tetapi itu berdasarkan pemikiran kami.

Tugas individu mb 38-03

<

p dir=”ltr”>Nama : tresna ramadhani purnomo

<

p dir=”ltr”>Kelas : mb-38-02

<

p dir=”ltr”>Nim : 1401144288

<

p dir=”ltr”>– Rangkuman chapter 8:

<

p dir=”ltr”>

<

p dir=”ltr”>Internet adalah sebuah media dan wadah kita untuk beraspirasi dan berpendapat, tapi dalam pemakaiannya banyak orang yang melanggar batas

<

p dir=”ltr”>Freedom of speech dalam internet itu terlalu bebas karena masih belum adanya badan hukum dan polisi yang mengurusi hal itu

<

p dir=”ltr”>4 hal yang sangat serius dalam isu internet

<

p dir=”ltr”>

<

p dir=”ltr”>- information right

<

p dir=”ltr”>

<

p dir=”ltr”>- property rights

<

p dir=”ltr”>

<

p dir=”ltr”>- governance

<

p dir=”ltr”>

<

p dir=”ltr”>- public safety dan welfare

<

p dir=”ltr”>Konsep umum etika :

<

p dir=”ltr”>· Etika

<

p dir=”ltr”>· Tanggung jawab

<

p dir=”ltr”>· Akuntabilitas

<

p dir=”ltr”>· Kewajiban

<

p dir=”ltr”>Kandidat Prinsip Etikal:

<

p dir=”ltr”>· Golden Rule : prinsip ini disebut dengan toleransi yang berarti jangan melakukan suatu hal pada orang lain jika kita tidak ingin diperlakukan demikian

<

p dir=”ltr”>· Universalism : apabila suatu tindakan tidak dapat dilakukan pada suatu hal, maka tindakan tersebut tidak dapat dilakukan pada semua hal

<

p dir=”ltr”>· Slippery Slope : sesuatu tidak baik jika di lakukan berulang kali

<

p dir=”ltr”>· Collective Utilitarian Principle : mengambil tindakan yang menghasilkan nilai terbesar

<

p dir=”ltr”>· Risk Aversion : pilih yang memiliki resiko paling kecil

<

p dir=”ltr”>· No Free Lunch : semua tindakan yang kita lakukan tidaklah dianggap gratis atau tanpa kompensasi.

<

p dir=”ltr”>· The New York Times Test : asumsikan tindakan kita akan menjadi trending topic

<

p dir=”ltr”>Proses untuk menganalisis dilema etika:

<

p dir=”ltr”>Identifikasi dan jelaskan fakta

<

p dir=”ltr”>

<

p dir=”ltr”>Tentukan konflik atau dilema dan identifikasi nilai orde 3. tinggi yang terlibat

<

p dir=”ltr”>

<

p dir=”ltr”>Identifikasi para pemangku kepentingan

<

p dir=”ltr”>

<

p dir=”ltr”>Identifikasi pilihan yang bisa Anda ambil

<

p dir=”ltr”>
Identifikasi konsekuensi potensial dari pilihan Anda

<

p dir=”ltr”>‌- Contoh kasus pasal 35 :

<

p dir=”ltr”>Kasus penipuan berkedok minta pulsa, yaitu sebuah kasus yang pelakunya mengaku sebagai keluarga dan kerabat dekatnya,dan ia meminta pulsa karena sedang di rumah sakit atau kantor polisi. Plaku ini sangat melanggarkan pasal ini karena melakukan penipuan

<

p dir=”ltr”>Planggaran pada bisnis yang saya punya

<

p dir=”ltr”>

<

p dir=”ltr”>1. Copyright

<

p dir=”ltr”>

<

p dir=”ltr”>2. Bisnis yang dijalani tidak membayar pajak

LuthfiSeftianAfif_1401140255

Nama : Luthfi seftian afif
Npm : 1401140255

  1. Resume Chapter 8

Internet bisa :

  • Menimbulkan kejahatan baru
  • Mempengaruhi lingkungan
  • Mengancam nilai sosial

Empat kategori utama masalah :

  • Hak informasi
  • Hak milik
  • Pemerintahan
  • Keamanan dan kesejahteraan umum

Konsep Dasar Etika

  • Etika
  • Tanggung jawab
  • Akuntabilitas
  • Kewajiban
  • Karena proses

Proses untuk menganalisis dilema etika:

  • Identifikasi dan jelaskan fakta
  • Tentukan konflik atau dilema dan identifikasi nilai orde tinggi yang terlibat
  • Identifikasi para pemangku kepentingan
  • Identifikasi pilihan yang bisa Anda ambil
  • Identifikasi konsekuensi potensial dari pilihan Anda

Hak dan Informasi

  • Pribadi

Hak moral individu dibiarkan sendiri, bebas dari pengawasan, atau gangguan dari individu atau organisasi lain

  • Informasi privasi

Informasi yang dikumpulkan di

Informasi yang dikumpulkan di E-commerce

Data yang dikumpulkan meliputi

  • Informasi pribadi yang dapat diidentifikasi (PII)

Informasi anonim

-Jenis data dikumpulkan

Nama, alamat, telepon, e-mail, jaminan sosial

Rekening bank dan kredit, jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendidikan

Preferensi data, data transaksi, data clickstream, tipe browser

Social Networks and privacy

  • Jaringan sosial

Dorong berbagi informasi pribadi

Pose tantangan unik untuk menjaga privasi

  • Teknologi pengenalan dan penandaan wajah Facebook
  • Pengendalian pribadi atas informasi pribadi vs keinginan organisasi untuk memonetisasi jejaring sosial

    2. STUDI KASUS

    KASUS KASUS PELANGGARAN UU ITE DI INDONESIA

    Kasus 1 :

    Penahanan seorang pengguna media sosial atas konten yang diunggah kini tengah menjadi perhatian nasional. Florence Sihombing, mahasiswa S2 Universitas Gajah Mada Yogyakarta, harus mendekam di sel Polda DIY usai dilaporkan menghina masyarakat Yogya di akun Path miliknya.

    Florence dijerat Pasal 27 ayat 3 terkait informasi elektronik yang dianggap menghina dan mencemarkan nama baik.

    Nasib yang dialami Florence itu bukan pertama kalinya. Sejak UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disahkan April 2008, regulasi ini sudah menjerat beberapa korban di platfrom elektronik. Menurut Catatan Ringkas Tata Kelola dan Praktik Internet di Indonesia ICT Watch, UU itu telah memakan 32 korban pencemaran nama baik.

    Jerat itu terdapat pada Pasal 27 ayat 3 UU ITE mengancam siapa pun yang mendistribusikan dokumen atau informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.

    Sedangkan Pasal 28 UU itu juga memuat pelarangan penyebaran informasi yang menyebarkan kebencian.

    3.EVALUASI

    Evaluasi Produk sendiri :

    kami masih menggunakan foto yang bukan milik pribadi tanpa seizin yang punya foto, hal ini melanggar UU ITE pasal 27 ayat (3) tahun 2008 yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ancaman pidana pasal 45(1) KUHP. Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Diatur pula dalam KUHP pasal 282 mengenai kejahatan terhadap kesusilaan.”